Pemkot Makassar Perpanjangan Kerja Sama dengan Kejari

Pemkot Makassar Perpanjangan Kerja Sama dengan Kejari

186

PORTALMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Dicky Rahmat Rahardjo sepakat memperpanjang kerja sama di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kerja sama tersebut diikat penandatanganan kesepakatan antar keduanya yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari), Jalan Amanagappa, Jumat (7/4/2017) disaksikan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan camat se-Kota Makassar.

“Kerja sama ini menjadi payung hukum bagi Pemkot Makassar meminta legal opinion dari Kejari Makassar terhadap kebijakan ataupun program pemerintah yang rentan bersinggungan dengan apek hukum,” terang Danny.

MoU serupa telah disepakati oleh Pemerintah kota (Pemkot) Makassar dengan Kejari Makassar sejak dua tahun lalu.

Tahun ini, ada 491 fasum fasos yang harus diserahkan ke Pemkot Makassar. Lokasinya tersebar di berbagai titik. Melalui MoU di bidang perdata dan TUN ini, Danny berharap dapat mempercepat langkah Pemkot Makassar mengejar fasum fasos yang masih dikuasai pihak lain.

“Hal semacam inilah yang patut dikonsultasikan. Termasuk persoalan kanal dan banjir yang berada di jalan-jalan di luar wewenang Pemkot,” kata Danny.

Sejak tahun lalu, sinergi antara Pemkot Makassar dan Kajari Makassar telah terbangun lewat TP4D yang anggotanya berasal dari kedua institusi itu. MoU yang ditandatangani hari ini, semakin memaksimalkan fungsi pengawalan yang dijalankan oleh kejaksaan. Di mana beban institusi kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

“Undang-undang itu mengamanatkan Kejaksaan menjalankan fungsi sebagi penuntut umum, penindakan pidana umum, dan khusus serta bidang perdata dan TUN,” tutur Kejari Makassar Dicky Rahmat Rahardjo.

Di aturan yang sama, lanjut Kejari Dicky, kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum untuk meminimalisir potensi pengeluaran yang tidak tepat sehingga bisa meningkatkan pendapatan yang diawali dari perencanaan. “Ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan mencegah terjadi tindak pidana korupsi di pemerintahan,” katanya.

(Rilis)

Komentar