Kuasa Hukum: Tidak Ada Penistaan Agama Oleh Ahok, Seharusnya Tuntutan Bebas

Kuasa Hukum: Tidak Ada Penistaan Agama Oleh Ahok, Seharusnya Tuntutan Bebas

168
Gubernur DKI, Ahok. Foto/Ist

PORTALMAKASSAR.COM – Sehari usai pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI, Rabu (19/4) kemarin dengan menghasilkan kekalahan petahana Ahok – Djarot dari Anies – Sandi.

Masih terasa kekalahan ini, Ahok yang juga Gubernur DKI hingga Oktober 2018 mendatang, kembali menerima kenyataan pahit.

Dimana, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa perkara penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan hukuman pidana kurungan penjara selama satu tahun.

Bagi jaksa, Ahok bersalah atas kasus penodaan agama. “Maka kami menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan hukuman pidana satu tahun kurungan penjara dan hukuman percobaan selama dua tahun terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama,” kata JPU di ruang sidang PN Jakarta Utara, Kamis, 20 April 2017 di lansir viva.news.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai Basuki Tjahaja Purnama telah terbukti melanggar Pasal 156 KHUP tentang penodaan agama.

Dan dalam persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam dakwaan. “Semua unsur pidana secara hukum telah terpenuhi,” kata jaksa.

Selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan tanggapan atas tuntutan jaksa. Ini baru akan disampaikan pada sidang berikutnya, Selasa 25 April 2017

Sementara terkait dengan sidang tuntutan ini, tim kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat mengaku sudah siap mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum.

Apabila Ahok dituntut bersalah, ia memastikan tim hukum akan menyiapkan pembelaan pada sidang berikutnya.

“Kita siap mental dan siap menjawabnya dalam bentuk pledoi waktu selanjutnya,” kata Humphrey saat tiba di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Humphrey memastikan tuntutan JPU tidak akan berpengaruh dengan hasil Pilkada Jakarta 2017. Menurutnya, tuntutan yang nanti diberikan jaksa harus berdasarkan fakta persidangan.

“Tidak ada pengaruhnya, karena punya dasar yang berbeda. Pilkada dasarnya sistem elektorat tergantung para pemilihnya. Sedangkan tuntutan JPU harus berdarkan fakta persidangan,” ujarnya

Humprey menambahkan, bila mengacu pada fakta persidangan, Ahok harus dituntut bebas.

Hal ini dikarenakan dalam persidangan yang sudah berlangsung 19 kali tidak ada saksi fakta yang menyatakan Ahok menodai ulama dan agama, meski mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Selain itu pelapor Ahok lanjut Humphrey, tidak ada yang melihat langsung kejadian di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“Fakta persidangan sangat kuat tidak ada kesalahan penistaan agama yang dilakukan BTP (Basuki Tjahaja Purnama), maka seharusnya tuntutan bebas,” ujarnya

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

sumber: vivanews

Komentar