M Sabri Sebut Ada Indikasi Kekeliruan Penetapan Dirinya Sebagai Tersangka

0
179
Asisten I Pemkot Makassar M Sabri

PORTALMAKASSAR.COM – Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Muhammad Sabri angkat bicara terkait ditetapkannya sebagai tersangka.

Mantan Camat Tamalanrea ini mengaku menghargai proses hukum yang ada. Namun kata dia apa yang terjadi pada dirinya ada kekeliruan.

“Saya sangat menghargai keputusan para penyidik kejati yang telah menetapkan saya sebagai tersangka, namun bukan tidak mungkin penetapan tersebut ada indikasi kekeliruan,” tutur Sabri, Selasa (2/5/2017) kemarin.

Olehnya, dirinya menekankan bahwa selama proses hukum berjalan, benar atau salah belum bisa dipastikan.

M Sabri juga menjelaskan, bahwa dirinya dalam situasi itu, hanya bertindak sebagai mediator yang dimintai langsung oleh pihak pelaksana proyek (PT PP) untuk dimediasi bersama warga yang menggarap lahan yang merupakan akses jalan daripada proyek tersebut dikantornya.

Atas hasil mediasi tersebut, warga penggarap lahan dan meminta lahan mereka disewakan dan selanjutnya berhasil disepakati dan disewakan sebesar Rp 500 juta per tahunnya kepada PT PP.

“Perlu saya luruskan bahwa lahan tersebut bukan milik pemerintah kota, melainkan milik warga yang telah mengarap lahan tersebut berdalih bukti yang warga miliki,” terangnya.

Selanjutnya, M Sabri yang telah melakukan mediasi sampai pada kesepakatan harga sewa lahan mengatakan tidak lagi terlibat lebih jauh, PT PP dan warga penggarap lahanlah yang tinggal berbicara bagaimana kelanjutannya.

Kemudian setelah berbagai pembicaran oleh kedua belah pihak yang tidak melibatkan dirinya, lahirlah perjanjian.

“Pada waktu itu saya hanya memediasi sampai pada kesepakatan harga di kantor saya, terlepas dari itu saya tidak lagi terlibat karena saya mengikuti pendidikan, nanti setelah 3 minggu kemudian saya ditelepon bahwa telah ada perjanjian yang mereka buat,” ungkapnya.

Lanjut M Sabri, akhirnya mereka yang menelpon meminta ijin untuk bertemu dikantornya membawa perjanjian yang telah mereka sepakati yang disaksikan oleh kuasa hukum kedua belah pihak, mereka mengatakan terima kasih atas mediasi yang telah saya lakukan proyek telah berjalan dan memperlihatkan perjanjian tersebut untuk kemudian saya tanda tangani.

“Nah, saya kira disinilah terdapat kekeliruan bagi saya karena bertanda tangan pada perjanjian itu, padahal meskipun saya tidak bertanda tangan hal itu telah berjalan,” jelasnya.

Terakhir, menurut M Sabri, hal itu kemudian baru menjadi masalah setelah setahun berjalan warga penggarap lahan meminta somasi kepada PT PP berdasarkan perjanjian untuk dilakukan perpanjangan.

Sampai pada perpanjangan itu disepakati warga melakukan pemblokiran, mengetahui hal itu, M Sabri langsung kelapangan memimta warga untuk menghentikan pemblokiran karena proyek itu merupakan proyek nasional.

Melihat kejadian itulah PT PP merasa bahwa mereka menyewa lahan milik negara dan akhirnya meminta pertimbangan hukum kejaksaan tinggi, kejaksaan tinggi lalu memulai penyelidikan dan mengatakan bahwa ada pelanggaran hukum didalamnya dan menetapkan M Sabri yang bertanda tangan sebagai saksi dan akhirnya sebagai tersangka.

Diketahui sebelumnya diberitakan bahwa, Kejati Sulsel menetapkan Asisten I Pemkot M Sabri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Kasus yang bermula saat tidak adanya akses masuk ke proyek MNP. Proyek tersebut diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu lahan alternatif yang dianggap dapat mengakses masuk ke proyek tersebut yakni pada lahan di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

Tanah tersebut diketahui tanah negara yang dikuasai oleh Rusdin dan kawan-kawan.

Awalnya sewa tanah negara tersebut terjadi karena Rusdin menolak menyerahkan lahan tersebut. Sehingga PT PP sebagai pelaksana proyek MNP meminta kepada Sabri untuk dilakukan mediasi.

Sebagai Asisten I Pemkot, Sabri saat itu menjadi tim mediasi untuk kedua belah pihak. Saat itu kedua belah pihak yakni antara Rusdin dan PT PP menyepakati sewa lahan Rp500 juta. Sabri lalu bertanda tangan sebagai yang mengetahui sewa lahan tersebut.

Akan tetapi PT PP tidak membayar sewa lahan yang disepakati, karena menganggap tanah tersebut tanah negara hingga PT PP melaporkan hal tersebut ke Kejati Sulsel.
Majied rl

Komentar