Sejumlah BPC HIPMI Persoalkan Rakerda Yang Digelar Herman Heizer

0
668

PORTALMAKASSAR – Belum selesai persoalan yang dipermasalahkan oleh BPC HIPMI Bersatu tentang pelanggaran yang dilakukan Herman Heizer sebelumnya terhadap ART, kali ini permasalahan lain muncul.

Rakerda HIPMI Sulsel yang dilakukan Herman Heizer kembali menuai protes dari BPC HIPMI Bersatu.

Dimana Rakerda yang di laksanakan pada tanggal 2-3 Mei 2017 di Hotel Four Point Makassar, dikecam oleh sejumlah BPC HIPMI Se Sulawesi Selatan, sebabanya bahwa legalitas forum ini membingungkan yakni status kepesertaan dimana persyaratan menjadi peserta yang disyaratkan oleh panitia dan AD/ART HIPMI adalah pengurus BPC yang mendapat surat mandat.

Demikian disampaikan Ketua Umun BPC HIPMI Sinjai, Fachruddin S. Bintang, Jumat (5/5/2017).

Bintang mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut, menimbulkan masalah yang sangat prinsip.

Panitia, dalam melakukan tugas registrasi peserta tidak menjalankan aturan tersebut, dan terjadi pembiaran oleh pihak BPD HIPMI.

“Dari data registrasi panitia didapati bahwa BPC yang melengkapi surat mandat hanya BPC HIPMI Kab. Bone, untuk BPC-BPC lain pihak panitia asal comot dengan tidak mengikuti peraturan tersebut,” kata Bintang.

BPC HIPMI Sinjai, sambung Bintang sangat kecewa atas tidakan dari panitia dan BPD.

“Kami tidak pernah mengirim utusan ataupun membuat mandat, tapi kenapa ada oknum yang menjadi peserta dengan mengatas namakan BPC kami?,” ungkapnya.

Ketum Bintang menambahkan bahwa oknum tersebut bukan pengurus di BPC Sinjai, tapi merupakan pengurus di BPD HIPMI Sulsel.

“Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh panitia dan BPD, kami menilai bahwa pengurus BPD melanggar aturan,” kesalnya.

Hal yang sama terjadi pada BPC-BPC lainnya yang tergabung pada HIPMI BERSATU antara lain Makassar, Luwu, Tana Toraja, Jeneponto, Wajo.

“Lucu juga, kami tidak pernah mengeluarkan mandat, tiba-tiba ada yang menjadi sebagai utusan BPC makassar, apalagi menggunakan id card dengan jabatan yang salah, masa jabatan sendiri tidak tau?” kata Ardy Barongko, Sekum BPC Makassar.

Disamping itu Sekum Ardy menanggapi dengan santai isu tentang rencana untuk mem Plt kan Ketum BPC oleh BPD.

“Pengurus BPD tidak boleh mengeluarkan statemen “asbun” (asal bunyi) tanpa dasar.
Saya tidak menemukan satu kata ataupun kalimat dalam AD ART, yang menegaskan bahwa jika BPC itu dapat ditegur oleh BPD sampai 3 kali, apa lagi BPD sampai me Plt kan ketum BPC yang masih dalam masa bakti aktif,” terangnya.

BPD Hanya punya wewenang melakukan Muscalub setelah 3 bulan masa bakti berakhir, atau kah karena permintaan 2/3 Anggota BPC dan Plt Ketum BPC hanya dapat dipilih oleh internal BPC.

“Jangan Bangun opini bahwa BPD itu seolah olah struktur yg superpower, semua tingkatan struktur kepengurusan telah diatur jelas dalam Koridornya. Dan keanggotaan jelas telah diatur dalam ART Bab 2 pasal 4 – 11,” tutupnya.

Sementara, Nawir Sitta, Ketum BPC Takalar yang juga jubir HIPMI Bersatu mengatakan bahwa rakerda ini sudah melenceng tujuan penyelenggaraannya.

Rakerda ingin dijadikan ajang pembuktian bagi herman bahwa dia didukung oleh BPC-BPC.

“Hal ini tidak akan berhasil, sebab 21 BPC sudah tidak percaya lagi dengan Herman, jangan harap mendapatkan dukungan dari kami, sudah terlalu banyak kesalahan yang ditimbulkan oleh herman, yang terbaru ya di rakerda ini,” kata ketum Nawir.

Ditambahkan pula olehnya bahwa mekanisme kepesertaan diatur di PEraturan Organisasi HIPMI tentang Rapat Kerja pasal 4 poin 2.a yang bunyinya peserta utusan raker adalah BPC yang terdiri dari ketum, sekum, bendum, ketua2 bidang dan atau yang mendapat mandat dari BPC dan Pengurus lengkap BPD.

“Aturan ini jelas-jelas dilanggar oleh panitia dan BPD. Rakerda inipun tidak dihadiri oleh Ketum dan Sekjend BPP HIPMI, padahal selama ini tidak pernah rakerda BPD Sulsel tidak dihadiri oleh ketum BPP, karena BPD Sulsel merupakan barometer untuk Indonesia Timur dan sangat diperhitungkan di BPP, tapi sekarang sudah lain dibawah kepemimpinan Herman,” tutur dia.

Sambung dia, dengan pelaksanaan Rakerda ini menambah daftar panjang kebobrokan yang dilakukan Herman, dia semakin merendahkan serta menginjak Marwah dan Martabat Organisasi ini, banyak aturan dilabrak dalam Forum Rakerda, sangat manipulatif dan banyak informasi Palsu yg disampaikan ke BPP, demi menjaga Citranya sebagai ketua umum, olehnya itu, dalam waktu dekat ini kami segera menyampaikan semua ini ke BPP.

(Majied Rl)

Komentar