Camat Rappocini Harapkan Perwali No.4 Tahun 2017 Dorong Makassar Menuju Kota Dunia Berbasis IT

0
153
Coffe Morning Humas Pemkot Makassar Jumat (12/5/17) di Celebes Cafe Jalan Arief Rate Makassar

PORTALMAKASSAR.COM – Dengan hadirnya peraturan walikota (perwali) No 04 tahun 2017. Camat Rappocini, Hamri Haiya mengatakan, bahwa hal itu akan mendorong kemajuan Makassar yang tengah mengusung cita – cita pelayanan publik menuju kota Dunia berbasis tekhnologi, khususnya pemanfaatan closed-circuit television (CCTV).

Hal itu diungkapkan Hamri Haiya saat menjadi narasumber dalam acara disuksi Coffee Morning oleh Humas Pemerintah kota Makassar di Celebes Cafe, Jalan Arif Rate, Makassar, Jumat (12/05/17).

Pada kesempatan itu, Hamri Haiya juga mengatakan, sebagai OPD terkait pengelolaan CCTV di Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus membuka kerjasama dengan seluruh kecamatan.

Sehingga, pemanfaatan CCTV oleh kecamatan mampu memonitoring segala bentuk aktivitas di wilayahnya khusus di ruang publik atau yang dianggap rawan terjadi ancaman kejahatan.

Menurut Hamri, semakin banyak yang memonitor suatu wilayah, semakin baik.

Apalagi Tekhnologi Smart City yang disematkan oleh bapak Walikota membuat Makassar semakin Dua Kali Tambah Baik, bahkan Makassar semakin dikenal oleh dunia,” jelas Hamri.

Diapun berharap agar progres ke depan seluruh CCTV yang telah terpasang, baik yang berada di ruang pelayanan kantor pemerintahan, bangunan tempat usaha ataupun di ruang publik sudah bisa terintegrasi dengan aktivitas War Room.

Kata Hamri, hal itu semakin menunjukan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dalam hal monitoring pelayanan.

Harapannya ke depan, yakni menjadikan kecamatan pusat pelayanan Smart City, serta sebagai pelayanan publik kelas dunia,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Makassar Ismail Hajiali menyampaikan, teknologi CCTV ini hanya menyorot area-area yang bukan sifatnyanya privasi atau ruang publik. Salah satu contohnya adalah bangunan Hotel, CCTVnya tidak hanya merekam aktivitas lobi, tetapi diharap lebih memonitoring ruang publik seperti akses jalan raya.

Kita tidak punya wewenang jika menyoal yang sifatnya privasi,” kata Ismail.

Karena menurut dia, tugas Dinas Kominfo hanya membuka ruang integrasi kepada pelaku usaha untuk berkewajiban memasang CCTV di tempat usahanya. Selanjutnya secara teknis akan diatur pada proses pemberian izin oleh dinas terkait, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Termasuk bangunan atau pusat ke Agama’an untuk menyediakan cctv untuk keamanan area tersebut, serta semoga program tersebut dapat terealisasi 6 – 9 bulan kedepan,” tutupnya (HS/RED2)

Komentar