Sayap Partai Sebut Ada Kejanggalan Pelantikan Pengurus Gerindra Sulsel Pimpinan IMB

0
242
Sekretaris Pimpinan Daerah Satria Gerindra Ahmad Kahar Idu.

PORTALMAKASSAR.COM – DPD Partai Gerindra Sulsel dibawah kendali Idris Manggabarani atau biasa disebut IMB resmi menggelar pelantikan pengurus dirangkaikan dengan rapat kerja daerah (Rakerda) Gerindra Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton Makassar di Jl Landak Baru Makassar, Selasa (16/5) lalu.

Kendati demikian, pelantikan menuai persoalan di kubu sayap partai berlambang burung garuda ini.

Sekretaris Pimpinan Daerah Satria Gerindra Ahmad Kahar Idu mengatakan ada kejanggalan pada pelantikan.

“Alhamdulillah, akhirnya dikukuhkan juga pengurus DPD Gerindra Sulsel yang hanya dihadiri hanya oleh Ketua Harian Bpk. Laksdya. Purn. Mukhlas Sidik beserta ibu di Four Point Hotel yang megah. Namun sayangnya saya tidak melihat sebuah ceremony partai terbesar ke tiga di Indonesia sebagaimana lazimnya, ceremony yang nampak justru seperti bukan pelantikan pengurus partai besar saja,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada portalmakassar.com, Jumat (19/5).

Dia mengemukakan salah satu pertanyaan yang masih tersisa adalah masalah legal formalnya.

“Kenapa SK tentang Pengurus DPD Gerindra Sulsel tidak dipublish supaya para kader tahu kalau sudah ada pergantian pengurus? Memang ada sedikit kejanggalan yang saya lihat saat pengukuhan tersebut,” sebutnya.

Dikatakan, lazimnya kalau acara pelantikan pengurus partai sperti DPD ini, tentu akan melibatkan semua unsur partai sampai kepada simpatisan, tapi hal itu tidak terlihat saat pengukuhan pengurus DPD Gerindra yang diketuai IMB.

Apalagi sambungnya, lazimnya juga yang membacakan SK adalah Sekjend DPP, minimal Ketua OKK baru dikukuhkan oleh Ketum/Ketua Harian, itu standart biasa dalam organisasi manapun.

“Info yang saya terima bahwa SK yang dijadikan dasar mengukuhkan pengurus tersebut adalah SK pengangkatan Andi Idris sebagai ketua dpd pengganti Latinro yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Hal itulah sampai saya menganggap kepengurusan ini inkonstitusional karena yang dilantik di TMII Jakarta oleh H. Prabowo Subianto/Ketum DPP Gerindra cuma ketua saja dengan tidak menyebutkan ada lampirannya,” bebernya.

“Artinya SK dan perangkat kepengurusan yang ada masih valid, Ketua DPD Andi Idris MB dan sekretaris ibu Apiaty Amin Syam, SK kepengurusan ini belum digugurkan dengan terbitnya SK pengganti,” sambungnya.

(hs)

Komentar