Meski 216 Anggota DPR Walk Out, RUU Pemilu Resmi Disahkan jadi UU

Meski 216 Anggota DPR Walk Out, RUU Pemilu Resmi Disahkan jadi UU

262

PORTALMAKASSAR.COM – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi UU Pemilu terbaru dalam paripurna DPR yang digelar di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.

Ketua DPR Setya Novanto memimpin paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu dengan satu poin krusial, yakni ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.

Beleid baru ini membuat partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden tahun 2019 jika memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR.

Diketahui sebelum pengesahan UU, sempat diwarnai walk out dari anggota DPR. Hal ini sudah menjadi pemandangan umum di legislatif dalam sidang-sidang yang sering dilakukan.

Mereka beberapa walk out sebelum pemilihan paket opsi untuk diputuskan. Opsi memilih Paket A menjadi pilihan mayoritas anggota DPR, didukung oleh 322 anggota DPR yang terdiri atas fraksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanua.

Sementara opsi Paket B hanya dipilih 217 anggota DPR yang terdiri atas fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS namun walk out.

Sebagaimana diketahui Paket A berisikan ‎ambang batas perlemen 4 persen, ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi perdaerah pemilihan 3-10, dan metode konversi suara Sainte lLague murni.

‎Adapun Paket B berisi ambang batas pencalonan presiden 0 persen, ambang batas parlemen 3,5 atau 4 persen, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi perdaerah pemilihan 3-10, dan metode konversi suara kuota hare.

“Untuk itu saudara-saudara, setelah kita lihat bersama berdasarkan penghitungan jumlah anggota secara fisik dalam rapat paripurna dengan jumlah total 538, yang pro opsi A jumlah 322, dan opsi B, 216. Karena punya pemikiran yang berbeda (walk out). Maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita Setujui. Apakah setuju?,” kata Novanto disambut teriakan setuju oleh anggota dewan disertai tepuk tangan pengesahan.

Jalannya Paripurna

Ketua DPR Setya Novanto mengambil alih sidang paripurna setelah tiga Wakil Ketua DPR walk out atau keluar ruangan rapat sebagai bentuk protes. Novanto langsung meminta persetujuan peserta sidang untuk mengesahkan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen, setelah menerima palu sidang dari Fadli Zon yang walk out.

Tiga Wakil Ketua DPR yang meninggalkan sidang paripurna adalah Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Tinggal Novanto dan Fahri Hamzah yang berada di meja pimpinan DPR. Saat Novanto hendak mengetukkan palu untuk mengesahkan RUU Pemilu itu, Fahri Hamzah menyela dan mengatakan tidak ikut meninggalkan sidang.

Tersisa partai pendukung pemerintah ditambah Fahri Hamzah di ruang sidang paripurna itu. Mereka menyatakan mendukung opsi A dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu.

Novanto kemudian menyatakan opsi A diputuskan secara aklamasi, meski Fahri menyatakan mendukung opsi B.

Peserta rapat pun serentak menjawab setuju, diikuti pengetukan palu oleh Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengikuti pengesahan UU Pemilu tersebut pun diberi kesempan memberi sambutan.

“Oleh paripurna mengesahkan RUU pemilu menjadi UU pemilu, maka pemerintah setuju untuk dilaksanakan tahapan berikutnya,” kata Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, UU Pemilu tersebut menjadi landasan hukum pemerintah dan seluruh partai politik terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang.

Kendati demikian jika masih ada yang tidak puas, ia persilahkan melalui mekanisme mengajukan ke MK.

“Soal nanti ada elemen masyarakat atau anggota parlemen yang tidak puas, ya silahkan. Ada mekanismenya lewat MK,” kata Tjahjo Kumolo,

Tjahjo mengatakan, yang terpenting saat ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa mulai melakukan tahapan pemilu.

“Peraturan KPU dan Bawaslu dasarnya adalah undang-undang yang disahkan dalam paripurna malam ini. Sikap pemerintah, hal-hal yang sudah baik dipertahankan atau ditingkatkan, yang belum sempurna, sudah kami sempurnakan selama sembilan bulan oleh Pansus,” kata Tjahjo.

(PM/RED3)

Komentar