Kementerian Kelautan Bersama Polda Sulsel Sidik Sindikat Perdagangan Karang Ilegal

Kementerian Kelautan Bersama Polda Sulsel Sidik Sindikat Perdagangan Karang Ilegal

466

PORTALMAKASSAR.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bersama Polda Sulsel melakukan penyidikan kasus perdagangan koral tanpa dokumen karantina ikan yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Polda Sulsel melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah membentuk tim terpadu dan melakukan penyidikan di Bali pada tanggal 3 – 5 Agustus 2017.

Kejadian ini bermula dari penggagalan penyelundupan komoditi perikanan yang dilarang dan diatur perdagangannya yaitu karang hidup sebanyak 890 batang dari Makassar oleh Ditpolair Polda Bali pada tanggal 26 Juli 2017.

Karang tersebut dibungkus spons yang telah dibasahi dan dikemas dalam 17 koper dan 4 dus sebanyak 21 koli. Adapun barang bukti yang disita berupa karang, koper dan spons telah dikembalikan ke Makassar.

Ditemui awak media saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala BKIPM Makassar, Sitti Chadidjah membenarkan hal tersebut.

“PPNS kami sedang berada di Denpasar bersama Polda Sulsel mengungkap sindikat perdagangan karang ilegal. Beberapa saksi sudah kami minta keterangannya. Barang bukti juga sudah dikirim ke Makassar dan sudah diserahterimakan dari Ditpolair Polda Bali ke BKIPM Makassar untuk selanjutnya diserahkan ke Polda Sulsel,” ujar Sitti.

Sebagaimana diketahui, lalu lintas komoditi perikanan termasuk karang hidup harus disertai dengan sertifikat karantina ikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Karang hidup yang biasa disebut koral asal Sulawesi Selatan diakui memiliki kualitas yang bagus dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ketersediaan di alam membuat aktivitas penangkapan menjadi masif dan tidak terkendali.

Beberapa pelaku usaha kemudian mencoba menyelundupkan keluar negeri untuk memperoleh keuntungan yang besar. Upaya sosialisasi dan penegakan hukum terus dilakukan untuk melindungi sumber daya ikan sehingga tetap lestari dan berkelanjutan. (RIL)

Komentar