Polemik Insentif RT RW Menggelinding Bak Bola Salju, DPRD Diminta Selesaikan

Polemik Insentif RT RW Menggelinding Bak Bola Salju, DPRD Diminta Selesaikan

353

PORTALMAKASSAR.COM – Insentif RT/RW yang mulai berpolemik pasca Ketua Komisi C DPRD Makassar Rahman Pina mengeluarkan statemen di media yang menuding ada penyunatan intensif, disesalkan khusus RW langsung.

Sunardi, Ketua RW 06 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala misalnya saat menyampaikan pendapatnya mengatakan, menjadi Ketua RW tujuannya bukan karena ingin mendapatkan insentif atau uang dari pemerintah.

“Ini kita bekerja tulus untuk masyarakat dan menjadikan Makassar dua kali tambah baik,” kata Sunardi Minggu (13/8/2017) melalui keterangan tertulisnya.

Namun karena adanya apresiasi dari pemerintahan yang dipimpin Danny Pomanto kepada RT dan RW diberikanlah insentif. Dalam insentif ini, kata dia diberikan kriteria atau indikator untuk menerima full Rp 1 juta.

“Artinya apa, pemerintah membuat indikator dan Alhamdulillah kita lihat sendiri, menjadi ukuran untuk bekerja. Karena kalau tidak ada indikator, tentunya program di RT dan RW tidak sejalan,” bebernya.

Sunardi mengungkapkan saat menerima insentif dari pemerintah, uang tersebut langsung digunakan untuk kegiatan masyarakat.

“Bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Saat pertama kali menjadi Ketua RW, Sunardi mengaku mendapat insentif Rp 250 ribu.

“Tapi itu bukan masalah. Kita bekerja bukan untuk uang,” kata Sunardi.

Setelah bekerja dan memperbaiki lingkungan. Perlahan Sunardi mampu memenuhi sembilan indikator yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita bekerja harus tulus dan ikhlas,” katanya. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan sembilan indikator bagi Ketua RT dan Ketua RW. Indikator ini sebagai syarat jika ingin mendapatkan insentif Rp 1 juta.

Sebelummya juga pihak Pemkot Makassar dalam hal ini Ketua BPM, Iskandar Lewa menjelaskan insentif bagi RT dan RW sudah mengacu pada kebijakan.

Kebijakan itu sudah melalui proses bahkan sudah tuntas di legislatif melalui badan anggaran (banggar) artinya sudah diketahui pihak DPRD sesuai wewenang dan tugas membahas dan menyetujui anggaran yang dikelola eksekutif.

Pernyataan RP sapaan Rahman Pina ini pun ditanggapi rekan sesama di legislatif di Makassar. Seperti Adi Rasyid Ali (Demokrat) dan Mudzakkir Ali Djamil (PKS) menyatakan pemberian intensif RT dan RW adalah hal positif.

Itu harus melalui indikator agar anggaran negara atau uang rakyat tersalurkan betul-betul melalui ukuran kinerja. Karena tentu beda anatara yang bekerja dan tidak bekerja hasilnya.

Berikut kembali dijelaskan 9 indikator agar RT RW mendapatkan insentif Rp 1 juta.

1. Lorong garden
2. Makassar ta Tidak Rantasa
3. Bank sampah
4. Retribusi sampah
5. Pajak Bumi dan Bangunan
6. Sombere
7. Smart city
8. Administrasi RT/RW
9. Kontrol Sosial

“Insentif ini ada Rp 1 juta, 750 ribu, 500 ribu dan 250 ribu setiap bulannya. Tergantung penilaian Ketua LPM dan Lurahnya masing-masing melihat sejauh mana memenuhi indikator ini,” kata Camat Panakkukang Thahir Rasyid.

Hingga saat ini persoalan insentif RT RW bak menjadi bola salju yang menggelinding. Ini bisa menjadi konsumsi masyarakat dengan pandangan yang beragam.

Juru Bicara LPM Mamarita, Bachtiar Adnan Kusuma mengatakan melebarnya soal insentif RT RW kemana-mana yang menimbulkan polemik di antara sesama politisi DPRD Makassar maupun dengan BPM Kota Makassar berharap ada penyelesaiannya.

Bahkan iya berharap kembali Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memberikan langsung komentar terkait hal ini.

“Saya yakin dan percaya Walikota DP telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan baik dan jelas. Karena itu, polemik soal honor atau gaji atau apapun namanya tentang RT RW tidak lagi jadi polemik,” harap ketua LPM.

Persoalan ini juga memantik perhatian Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PDIP, Rudi Pieter Gony, dan berharap pihak DPRD Makassar menyelesaikannya dengan bijak, bukan sekedar melempar polemik dan telah menjadi viral di media-media online.

“Sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme di dewan (DPRD) jangan menjadi bola liar di masyarakat,” kata RPG sapaannya dikutip melalui group WhatsApp.

Dengan demikian, RPG berharap melalui forum di DPRD mempu mencairkan kondisi dan tidak ada dirugikan melalui polemik melalui media sosial.

Diketahui sebelumnya, Rahman Pina, berang usai mendapat laporan dari ketua ketua RT dan RW yang komplain terkait penerimaan honor sesuai yang dijanjikan pemerintah kota Makassar sebesar Rr 1 juta.

“Komitmen kita saat pembahasan dibanggar, intensif bagi ketua RT dan RW Rp1 juta, itu ketok palu. Jadi kalau ada yang dibayar kurang dari itu, perlu ditelusuri. Sisanya kemana dan siapa yang simpan?,” kata Rahman Pina Jumat (11/8/2017) lalu.

Dia mengaku mendengar laporan tersebut dari para ketua RT dan RW saat turun ke lapangan, bahkan ada yang langsung ke DPRD Makassar. Kendati demikian, Bendahara DPD II Golkar Makassar ini tidak menyampaikan RT dan RW dari mana dimaksud yang komplain.

“Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah komplain semakin banyak, saya berpikir jangan-jangan ini betul terjadi,” ujar legislator dua periode ini seperti dikutip di pernyataan resminya.

Diketahui, bulan ini Pemkot berencana melantik ribuan RT dan RW beserta LPM yang terpilih melalui pemilihan RT dan RW serentak lingkup Makassar beberapa waktu lalu.

(tim/pm)

Komentar