Sejarah Islam Rohingya di Myanmar (2)

0
80
Prof Dr H Ahmad M Sewang MA. (dok.uin)

SEJAK junta militer berkuasa di Myanmar melalui kudeta Jendral Ne Win tahun 1962 M, umat Islam Arakan mengalami berbagai bentuk intimidasi. Mereka dibunuh, diusir, ditekan dan tidak diakui hak-hak kewarga-negaraannya.

Mereka disamakan dengan orang-orang Bangladesh dalam hal agama dan bahasa. Hal ini dilakukan dengan cara menghancurkan peninggalan sejarah Islam, seperti masjid, madrasah, dan bangunan bersejarah lainnya.

Selanjutnya kaum muslimin dilarang mendirikan bangunan baru yang berkaitan dengan Islam. Sampai tahun 1960, banyak bangunan bersejarah seperti Budder Mukam masih dikunjungi banyak peziarah. Tahun 1978, militer Myanmar merobohkannya, dan di atasnya dibangun basis Angkatan Laut Myanmar di atas puing-puingnya.

Pada tahun 1962 M, terjadi pengusiran secara besar- besaran etnis Rohingya secara bergelombang. Demikian halnya tahun 1978, dan 1988. Tahun 1991, hampir 500.000 muslim diusir sebagai hukuman atas kemenagnan partai oposisi (NLD) dalam pemilu yang mendapatkan suara dari umat Islam. Hasil pemilu pun dibatalkan.

Selain itu, umat Islam sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Apalagi duduk di bangku kuliah dan jadi pegawai negara. Mereka dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri, walaupun untuk ibadah haji. Pada akhir 2012, PBB mengumumkan bahwa 13.000 orang Rohingya telah terusir dan tak punya negara (stateless).

Sementara itu, pemerintah Myanmar menyatakan orang Rohingya bukan warga Myanmar. Melihat kejadian di Myanmar, tidak salah jika sebagian peneliti berpendapat bahwa sedang terjadi pembersihan Etnis Rohingya di Myanmar.

Saat ini kita melihat sudah banyak respon keprihatinan dari berbagai negara, bahkan badan dunia ASEAN, OKI, dan PBB. Mereka turun tangan untuk menyelesaikan masalah Rohingya, tetapi penyelesaiannya juga tambah rumit karena telah dimasuki berbagai kepentingan politik ekonomi negara kuat yang menjadi isu baru tarik menarik kepentingan dengan kekuatan dalam negeri.

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar menjawab ketidaksederhanaan penyelesaian etnis Rohingya. Ia berkata, “Walau Myanmar telah memasuki era demokratisasi, tetapi penanganan konflik dengan pendekatan militeristik masih dilakukan.

Padahal Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar saat ini adalah penerima nobel perdamaian. Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin yang dicintai rakyat Myanmar dengan memenangkan 80 persen lebih dalam pemilu, namun dia terhambat jadi presiden karena status kewarganegaraan anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Infra dan supra struktur politik di Myanmar akhirnya bersepakat untuk menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai State Counsellor, struktur baru sebagai pemimpin de facto yang berkuasa di samping struktur formal menurut konstitusi.

Itu juga membuat Aung San Suu Kyi tidak mudah menjalankan upaya damai sekalipun sebagai penerima Nobel.

Dalam menyimak berbagai pandangan, maka diharapkan munculnya sebuah penyelesaian permanen dengan memberi status kewarganegaraan pada etnis Rohingya sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam berbagai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Usulan ini tidak mudah mengingat tidak sedehanya persoalan yang dihadapi. Namun, selalu saja ada harapan melihat perhatian dunia semakin besar yang bisa menjadi unsur penekan pada pemerintah Myanmar.

Makassar, 11 September 2017

Oleh: Ahmad M. Sewang

Komentar