Ditetapkan Tersangka Kasus Gedung PWI, Zugito: Saya Siap Bertanggung Jawab, Asal ….

0
1475
Zugito
Zulkifli Gani Ottoh (Ist )

MAKASSAR, PORTALMAKASAR.COM – Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Dirkrimsus Polda Sulsel pada Selasa (12/9/17) dalam kasus dugaan Korupsi penyewaan Gedung PWI Sulsel yang terletak di jalan AP. Pettarani No.31 Makassar.

Baca: BREAKING NEWS: Polda Sulsel Tetapkan Mantan Ketua PWI Sulsel Tersangka

Kepada redaksi portalmakassar.com, Selasa malam, melalui WhatsApp (WA), Zugito (Panggilan akrabnya) menjelaskan secara terperinci riwayat Gedung PWI Sulsel tersebut.

“Riwayatnya begini, pada tahun 1995, pansus DPRD berdasarkan hasil rapat paripurna dan di SK-kan oleh DPRD dijelaskan bahwasanya pada tahun 1968, PWI mentake over atau dalam kata lain mengganti rugi gedung yang bernama Gelora Pantai di jalan Penghibur No.1 Makassar. Pada saat itu di bayarkan sebesar Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) melalui BPD Sulsel,” ucapnya.

Pengurus PARFI Sulsel ini menambahkan, ganti rugi tersebut di setujui oleh Gubernur Sulsel (Haji Zainal Basri Palaguna/HZB,red) sejak saat itu Gedung Gelora Pantai di ganti menjadi Balai Wartawan PWI Sulsel.

“Selanjutnya pada tahun 1997, Gubernur HZB mengeluarkan SK terkait Ruislag atau tukar menukar gedung Balai Wartawan dengan gedung baru yang terletak di Jalan AP. Pettarani No.31 ( Gedung PWI ) untuk di manfaatkan dan digunakan oleh pengurus PWI Sulsel tanpa batas waktu. Dan pada Tahun 2003, Gubernur menyetujui/ mengizinkan adanya pembangunan Wisma ( Diklat) dengan adana dari PWI Sulsel sendiri,” sambungnya.

Kemudian, menurut Zugito, pada tahun 2011, Gubernur SYL memberikan izin PWI untuk membangun masjid atas dana PWI Sulsel sendiri dan SK perpanjangan Status Pinjam Pakai kepada PWI Sulsel di terbitkan oleh SYL pada Tahun 2015.

Namun, Istilah ‘ Pinjam Pakai ‘ ini tidak diterima oleh pengurus PWI Sulsel karena mengubah status dari SK Gubernur HZB yakni menyerahkan untuk digunakan serta di manfaatkan oleh PWI Sulsel tanpa batas waktu.

“Adanya istilah ‘Pinjam Pakai’ dari SYL, tidak diterima oleh para pengurus PWI, karena SK HZB menjelaskan ‘Tanpa Batas Waktu’. Begitu pun dalam SK Gubernur SYL ‘Tidak Membatalkan’ SK dari Gubernur HZB. Dalam SK SYL tersebut tidak ada pembebanan dan mengharuskan PWI Sulsel membayar uang sewa dan tidak ada larangan untuk menyewakan ruang Press Club,” tutur Zugito.

Hingga pada tahun 2015, oknum mantan pengurus PWI yang namanya tidak terakomodir di dalam kepengurusan memberikan Laporan kepada Kepolisian bahwa mantan Kaetua PWI melanggar Pidana dengan menyewakan aset Pemprov Sulsel dan Polisi pun akhirnya menindak lanjuti dan kemudian menetapkan dirinya sebagai Tersangka.

“Pertanyaan saya begini ; (1). Mengapa saya Pribadi ditersangkakan,sedangkan semua ini saya lakukan sebagai Pengurus dan bukan secara Pribadi ??? (2). Semua aktivitas pengurus 2010-2015 Telah dipertanggungjawabkan di dalam Konferensi PWI tahun 2015 dan diterima Mutlak oleh seluruh anggota dan dinyatakan kepengurusan periode 2010-2015 Demisioner. Di dalam PD-PRT PWI bahwa Konferensi Provinsi adalah Kewenangan Tertinggi. Mengapa Polda pilih kasih, sedangkan pengurus sekarang pun meneruskan hal yang sama ? Tahun 2017 Ketua DPRD Sulsel menyurati Gubernur SYL meminta penegasan status lahan dan gedung PWI Sulsel yang telah disetujui Mendagri, DPRD dan Gunerbur HZB. Namun, hingga hari ini SYL belum memberikan Jawaban,” tegas Zugito.

Zulkifli Gani Ottoh sebagai mantan Ketua PWI Sulsel menyampaikan siap bertanggung jawab dan akan menjelaskan secara lebih detail di depan pengadilan nantinya dengan bukti dan dokumen yang di miliki.

“Saya sebagai mantan Ketua PWI Sulsel SIAP bertanggung jawab. Namun, pihak Polda Sulsel juga harus meminta keterangan dari mantan Gubernur HZB, Alwi Hamu ( mantan Ketua PWI Sulsel ) dan Ambas Syam ( mantan Ketua Pansus DPRD Sulsel). Saya tegaskan Kami ini hanya sebagai Penerus, kok di ‘ Korbankan Secara Pribadi ??’ (red2)

Komentar