Legislator Golkar Makassar Tegaskan Para Ketua RT/RW Yang Masuk Parpol Untuk Lepas Jabatan

0
50
parpol
Ilustrasi Parpol

MAKASSAR,PORTALMAKASSAR.COM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Abd Wahab Tahir dengan tegas meminta kepada Ketua Rukun Tetangga dan Warga (RT/RW) yang rangkap jabatan dalam hal ini terlibat kepengurusan partai politik (Parpol) untuk segera mengundurkan diri.

Hal ini menyusul adanya indikasi salah satu Ketua RT/RW di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini yang teridentifikasi menjabat sebagai ketua parpol tingkat kecamatan.

“Pengurus partai menjadi ketua RT/RW tidak boleh itu ! Harus ditegaskan. Begitu juga ketua LPM, kalau ada dari mereka jadi pengurus partai dikasih pilihan apakah mau ke partai atau RT/RW,” tegas Wahab.

Menurut politisi Partai Golkar ini, penegasan tersebut bersifat universal kepada seluruh ketua RT/RW yang terpilih dari hasil pemilihan serentak.

“Karena mengganggu aktivitas mereka, belumpi apa-apa mereka berusaha mengarah-arahkan pilihan. Padahal mereka tokoh masyarakat, harus menjaga stabilitas di bawah. Itukan kesannya yah walaupun tidak besar pengaruhnya tapi punya efek terhadap pemerintahan. Seperti apa, misalkan dia bisa menciptakan distorsi pelayanan masyarakat di bawah,” pungkas Wahab Tahir.

Lebih lanjut, sikap pengunduran diri itu pun harus dipertegas melalui surat resmi yang dikirim ke partai terkait. Tujuannya, agar parpol bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru.

Kemudian SK sebagai syarat harus diberikan kepada panitia penyelenggara pemilihan ketua RT/RW kala itu. Saat ini pun jika ada yang terindikasi maka harus memperjelas dirinya lewat penerbitan SK internal masing-masing parpol.

“Repotkan kita kalau begitu, di satu sisi kepada partai di satu sisi kepada rakyat yang mana dia utamakan, seharusnya dia simbol rakyat kalau dia simbol rakyat tentu mengutamakan rakyat. Kita saja di DPR kalau sudah masuk ke DPR sekat partai sudah tidak ada, yang ada hanya kepentingan rakyat. Begitu kita hargainya itu amanah rakyat, sehingga di DPR itu jarang sekali kita gunakan simbol-simbol partai,” tegas Wahab.

Dengan demikian, dia berharap kepada seluruh lurah, camat dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini yang dianggap telah melanggar peraturan wali kota (Perwali).

“Karena ini ada pelanggaran perwali tidak bisa itu perwali, itu syarat, kecuali anggota biasa tidak ada masalah,” terang dia.  (red3/red2)

Komentar