Saksi di PN, Walikota Makassar Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Sewa Lahan di...

Saksi di PN, Walikota Makassar Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Sewa Lahan di Buloa

77
Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto usai memberikan keterangan sebagai saksi, lahan Buloa, di PN Makassar, Senin (16/10).

MAKASSAR, PORTALMAKASSAR.COM – Walikota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto hadir langsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jl RA Kartini guna memberikan keterangan sebagai saksi terkait lanjutan sidang kasus sewa Lahan Buloa, Kecamatan Tallo, Senin (16/10).

Kasus ini telah menetapkan tiga tersangka. Salah satunya Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar M Sabri.

Dalam penjelasannya Danny menegaskan keterlibatan pemerintah Kota Makassar di pembebasan lahan Buloa hanya sebagai mediasi.

Dimana saat itu PT Pelindo sebagai pemilik proyek Makassar New Port (MNP) yang akan melaksanakan peletakan batu pertama (Groundbreaking) yang akan dihadiri Presiden Jokowi terhambat.

“Karena akses jalan menuju lokasi proyek tidak ada,” kata Walikota Makassar.

Permintaan mediasi PT Pelindo ini diajukan lewat surat. Oleh Danny, surat didisposisi ke Sekretaris Daerah yang waktu itu dijabat oleh Ibrahim Saleh dan Bappeda. Isinya membantu permintaan PT Pelindo sesuai aturan yang berlaku.

“Ada dua permintaan, terkait ijin tata ruang dan jalan (menuju proyek),” sambung Danny.

Meski lokasi proyek bukan milik pemerintah kota, Danny mengaku berkewajiban membantu karena Makassar New Port adalah proyek strategis yang menjadi target utama Presiden Jokowi.

“Jadi tugas saya hanya membantu groundbreaking Makassar New Port berjalan sesuai jadwal. Setelah selesai saya tidak campur tangan lagi,” bebernya.

Terkait surat perjanjian sewa menyewa lahan yang ditanda-tangani oleh Asisten 1, Danny mengaku sama sekali tidak tahu. Danny tidak pernah menyuruh Asisten 1 membuat perjanjian.

“Saya baru lihat surat perjanjiannya hari ini,” kata Danny dihadapan majelis hakim.

Danny mengaku tidak pernah mengeluarkan perintah, baik secara lisan atau pun tulisan yang meminta bawahannya melakukan sewa lahan di Buloa. Bahkan saat Pelindo meminta pemerintah kota membebaskan lahan Buloa pun, Danny langsung menolak.

“Karena tidak sesuai dengan sistem penganggaran. Saya langsung balas penolakan dengan surat,” sambung Danny.

Sementara Asisten 1, M. Sabri dalam ruang sidang juga mengaku tidak pernah melapor ke Walikota  bahwa ada kasus sewa menyewa lahan di Buloa.

“Saat itu saya hanya lapor bahwa proyek Makassar New Port terkait lahan aman. Tidak ada masalah,” kata M Sabri.

“Penjelasan pak walikota sudah normatif, dan itu memang seperti begitu, Jadi apa yang diceritakan beliau tadi saat sidang persis itu adanya. Dan seperti itulah yang saya lakukan,” sambung M Sabri.

Sementara Kuasa Hukum M Sabri, Samsan mengaku kliennya hanya sebatas memediasi saja. Tetapi seharusnya PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) yang punya pekerjaan terkait sewa lahan juga dihadirkan sebagai saksi.

“Pak Walikota sudah bilang tidak tahu menahu soal lahan. Kan sebenarnya di sini maunya adalah PT Pelindo dan PP. Intinya keterangan saksi ( Danny Pomanto)  juga tak memberatkan klien kami,” jelas Samsan.

Dia menambahkan mediasi yang dilakukan oleh M Sabri terkait sewa lahan, itu bukanlah prodak serta perjanjian yang diterbitkan oleh Pemkot Makassar, tetapi dari PT Pelindo dan PP. (mdp)

 

Komentar