Sosialisasi Perlindungan TKI di Jeneponto, Aliyah Mustika Himbau Warga Jangan Mudah Tergiur...

Sosialisasi Perlindungan TKI di Jeneponto, Aliyah Mustika Himbau Warga Jangan Mudah Tergiur Tawaran Kerja

28
Sosialisasi TKI di Jeneponto
Sosialisasi Perlindungan TKI di Jeneponto, Aliyah Mustika Himbau Warga Jangan Mudah Tergiur Tawaran Kerja

PORTALMAKASSAR.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mengimbau warga Jeneponto agar tidak mudah percaya dengan janji yang menawarkan jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

“Janganki percaya kata-kata calo apalagi janji akan dikirim ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang berlaku, bisa jadi itu janji palsu,” kata Aliyah dalam sambutannya pada sosialisasi program penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Jeneponto di Aula Hotel Sari, Jeneponto, Senin (13/11 /2017) .

Menurut legislator komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan ini, untuk menjadi TKI harus melalui Dinas Tenaga Kerja pada setiap Kabupaten Kota.

“Kalau mau jadi TKI, silahkan bapak ibu ke Dinas Tenaga Kerja, nanti Dinas yang akan bimbing dan arahkan kemana langkah selanjutnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga kerja Jeneponto, Syamsi Lili, mengungkapkan, sebagian TKI asal Jeneponto menempuh jalur ilegal. Warga terkadang begitu mudah percaya dengan janji calo yang menjamin jasa pengiriman aman.

“Makanya telah kita lakukan kerja sama dengan perusahaan pengiriman jasa TKI untuk mengantisipasi pengiriman tanpa prosedur sesuai perundang-undangan, jadi kalau mau kerja ke luar negeri ke Dinas Tenaga Kerja dulu,” ujarnya.

Kepala Sub Bidang Pelayanan Kepulangan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Budiono, mengatakan TKI ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Sebagian besar TKI Ilegal adalah korban penipuan.

Selama bekerja di negara lain, TKI ilegal rentan mendapat perlakukan diskriminatif. Tapi jika legal maka dipastikan TKI mendapat perjanjian kerja dengan majikan sehingga ada dasar hukum dalam memperjuangkan haknya.

Bahkan di tahun 2017 sebanyak dua jenasah TKI dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan tanpa sepengetahuan keluarga.

“Kami tidak tahu ini alamatnya dimana, karena TKI ilegal. Terpaksa kami makamkan saja di Jakarta, kami bingung mau huhungi siapa,” ungkapnya.

Hadir pula dalam sosialisasi tersebut, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BP3TKI) Makassar, Moch. Agus Bustami. (red2)

Komentar