Mafia Perikanan Itu Bernama Undername

Mafia Perikanan Itu Bernama Undername

327

PORTALMAKASSAR.com – Pemerintah melalui nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menertibkan mafia perikanan di sektor perikanan tangkap, bermula dari penenggelaman kapal ikan asing sampai kebijakan pelarangan cantrang.

Kebijakan populer tersebut hasilnya bisa dirasakan oleh nelayan kecil dengan melimpahnya hasil tangkap serta pemulihan sumberdaya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan yang semakin membaik.

Akan tetapi, jaringan mafia ini ternyata mulai bermetamorfosis dan meluaskan gerakannya ke sektor pengolahan hasil perikanan. Mafia ini menggunakan cara-cara licik dan kotor dalam memuluskan operasinya. Menurut Sularso (2015), mafia perikanan selalu ada sejak dahulu sampai sekarang, karena ikan merupakan salah satu komoditas strategis lintas negara yang melibatkan investasi tinggi dan teknologi.

Di satu sisi kondisi perikanan dunia stoknya makin menurun dan disisi lain kebutuhan konsumsi ikan dunia makin meningkat sebagai akibat dari perubahan preferensi masyarakat dari daging ke ikan dan meningkatnya jumlah penduduk.
Salah satu modus yang sering digunakan pada praktik eksportasi produk perikanan adalah “undername”.

Modus ini dilakukan secara terencana dan sistematis. Pertama, perusahaan perikanan yang tidak memiliki izin perikanan menyewa pabrik milik perusahaan perikanan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah dan melakukan eksportasi dengan memakai dokumen ekspor milik perusahaan yang telah berizin tersebut.

Adapun kompensasi yang diberikan biasanya berupa fee/sewa pabrik dan charge harga jual ikan per kg. Hal ini diperkuat dengan kontrak kerjasama supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

Kedua, perusahaan perikanan yang tidak berizin melakukan deal dengan perusahaan perikanan yang berizin dan melakukan eksportasi dengan memakai dokumen ekspor milik perusahaan yang berizin.

Berbeda dengan modus pertama, perusahaan perikanan yang ilegal tersebut tidak menyewa pabrik tetapi proses pengolahan sampai stuffing dilakukan di lokasi perusahaan yang tidak berizin tersebut. Kompensasinya tentu saja, ada fee dari penggunaan dokumen ekspor yang dibayarkan sebagai balas jasa.

Mengapa para mafia perikanan selalu tertarik dengan illegal licence seperti ini ? Ternyata faktor tingginya insentif ekonomi yang tinggi jika dilakukan dengan cara ilegal merupakan pemicu utama. Sebagai gambaran harga ikan di pasar Indonesia untuk jenis ikan tertentu Rp 30.000 per kg, maka di negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia harganya bisa mencapai 5 sampai 6 kali lipat.

Artinya margin harga tersebut dapat menutupi biaya operasional tanpa harus membayar pajak ekspor ke negara ketimbang jalur resmi. Negara tujuan ekspor untuk praktik nakal ini biasanya ke negara non mitra yaitu negara luar yang belum memiliki perjanjian Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia seperti Singapura, Jepang, Thailand dan Malaysia.

Pada negara non mitra, hubungan yang dibangun adalah business to business sehingga yang dikejar adalah orientasi keuntungan tanpa mempertimbangkan bisnis yang fair. Berbeda dengan negara mitra seperti Uni Eropa, dimana relasi yang terbangun adalah government to government dan sistem yang tercipta sudah existing sehingga ketika ada kasus penolakan di negara mitra, yang turun tangan adalah otoritas kompeten di negara tersebut.

Beberapa kerugian pada praktik undername seperti diatas jelas merugikan negara selaku pemilik kedaulatan di negeri ini. Mafia undername ini mengaburkan program One Data yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga data produksi dari hulu ke hilir tidak bisa ditelusuri. Selain itu, terjadi penipuan ekonomi yang berpotensi merugikan negara dari segi penerimaan pajak.

Apa yang kita lakukan menghadapi mafia eksportasi yang semakin masif tersebut ? Pertama, pemberian sanksi. Harus ada tindakan berani dan membuat efek jera antara lain pemberian hukuman berupa internal suspend, pencabutan ijin usaha sampai proses peradilan.

Otoritas kompeten di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) lebih sensitif, responsif dan koordinatif melakukan penanganan pelanggaran illegal licence yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Beberapa unit pengolahan ikan yang terbukti nakal dicabut ijinnya.

Kedua, perbaikan regulasi. Pemberian punishment kepada mafia undername ini harus memiliki payung hukum yang kuat dan pemberian kewenangan yang luas kepada BKIPM dalam mengeksekusi pelanggaran di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan belum memuat substansi tentang mutu hasil perikanan sehingga perlu diback up dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
Terakhir, mafia undername pasti dapat diberangus dengan cara dan sistem yang cerdas, tentu dengan semangat dan kolektifitas gerakan untuk mewujudkan perikanan yang berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan.

Penulis : Moh. Zamrud, Kasi Pengawasan dan Pengendalian BKIPM Makassar

Komentar