Connect with us

Pasca Diblokir, Dewan Tinjau Layanan Kependudukan Di Disdukcapil

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Andi Supratman

DPRD

Pasca Diblokir, Dewan Tinjau Layanan Kependudukan Di Disdukcapil

PORTALMAKASSAR.COM – Layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, akhirnya kembali berjalan normal. Pencabutan pembekuan layanan ini mulai berlaku hari ini, Kamis (16/1).

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Andi Supratman datang meninjau langsung pelayanan Dukcapil yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar itu kembali pasca dinonaktifkan oleh Kemendagri pada 8 Januari 2020 lalu.

“Alhamdulillah hari ini Disdukcapil sudah online dari sidak yang dilakukan itu, jam 5 subuh sudah online alhamdulillah,” kata Supra sapaan akrabnya di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP. Petta Rani, Kamis (16/1).

Kendati demikian, kata Supra, salah satu yang menjadi persoalan dalam pelayanan di Dukcapil ialah stok blanko KTP masih minim, sehingga tidak dapat mencukup semua kebutuhan di Kota Makassar.

Ditanya perihal diputusnya koneksi oleh pemerintah pusat, kata dia, ia tidak ingin membicarakan terlalu jauh, sebab kata legislator dari fraksi Partai Nasdem itu hal tersebut merupakan urusan internal Pemkot Makassar.

“Mungkin tidak menyampaikan ke kita, tapi tidak apa-apa, pelayanan publik berjalan,” pungkasnya.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb mengaku telah memastikan seluruh pelayanan kependudukan di sejumlah kecamatan telah berjalan normal.

Iqbal juga memperlihatkan seperti apa cara pemindaian kode batang di Kartu Keluarga melalui sistem operasi android meskipun sistem mengalami offline.

“Alhamdulillah semua sudah normal kembali di sejumlah Kecamatan di Makassar, meskipun KK belum bisa dicetak namun bisa di scan barcode melalui android. Jadi tinggal diprint saja dari android,” ujar Iqbal.

PENULIS: MUH. ERVIN SAPUTRA

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in DPRD

To Top