PORTALMAKASSAR.COM – Prabowo Subianto mengaku mendapat informasi bahwa BPJS tekor mencapai Rp 20 triliun. Jika dia menang Pilpres, persoalan itu akan beres di tahun pertama pemerintahannya dengan menekan angka kebocoran anggaran.
“Saya bicara sama dokter-dokter, katanya BPJS tekor, tekornya 20 triliun, kita bocornya 1.000 (triliun). Kalau tahun pertama katakanlah, tahun pertama kita hanya bisa menghentikan 100 triliun, dari 1.000 triliun kita bisa 100 triliun, berarti BPJS beres,” tegasnya saat menyampaikan pidato kebangsaannya di Sleman, DIY, Rabu (27/2/2019).
Prabowo juga berjanji akan memperbaiki kesejahteraan para pejabat pemerintah, hakim, jaksa, polisi dan tentara. “Kita perbaiki supaya mereka punya kehormatan, mereka tidak mau dan tidak boleh disogok oleh siapapun,” tandasnya.
Prabowo lalu menyampaikan kunci keberhasilan pengelolaan negara. Yakni harus swasembada pangan, energi, air bersih.
“Lembaga pemerintah harus baik, profesional, bener dan tidak korup. Dan terakhir angkatan perang harus kuat. Insyaallah kita akan punya negara yang berdaulat dan sejahtera,” jelasnya.
Prabowo Subianto menyebut setelah dirinya menerima mandat sebagai Presiden RI periode 2019-2024, dia bersama bersama wakilnya, Sandiaga Uno bakal menyiapkan kabinet pemerintahan yang bebas dari korupsi. Prabowo bertekad menyetop kebocoran kekayaan negara yang disebutnya mencapai Rp 1.000 triliun.
“Kekayaan kita mengalir keluar, jadi kita insyaallah, saya dan saudara Sandiaga Uno, dan Koalisi Indonesia Adil Makmur, menerima mandat dari rakyat tanggal 17 April yang akan datang, tekad kami adalah segera bekerja menyiapkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan di acara Prabowo Subianto Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI/Polri DIY-Jateng, di Grand Pacific Hall, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hadir ribuan pendukung dan relawan Prabowo dari berbagai kalangan.
Prabowo melanjutkan dalam pidatonya, kunci dari pengelolaan ekonomi adalah pengelola negara tidak boleh mencari keuntungan pribadi. “Saya sudah pelajari, saya sudah kirim tim kemana-mana, kunci dari pengelolaan negara adalah para pengelola tidak boleh mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.
(detik.com)
