PORTALMAKASSAR.COM, PANGKEP –Debat perdana kandidat bupati dan wakil bupati yang digelar KPU Pangkep di Hotel Gammara Makassar tiga hari yang lalu, terus menuai sorotan.
Tidak hanya itu, buntut dari debat kandidat yang dinilai kurang berkualitas itu, beberapa kalangan mendesak agar instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), turun tangan melakukan audit terhadap anggaran debat yang digunakan KPU Pangkep.
Desakan tersebut disampaikan ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangkep, Ansar, kepada Portal Makassar, Rabu (4/11) tengah malam.
“Wajar jika seluruh kalangan menyoroti tentang besarnya jumlah anggaran debat yang digunakan KPU. Kami khawatir dana itu bisa di korupsi dan disalahgunakan,” kata Ansar.
“Debat kemarin banyak menuai sorotan. Selain kurang berkualitas karena hanya seperti tanya jawab antar kandidat, KPU juga enggan mendengarkan masukan dari seluruh pihak agar tidak usah menggelar debat di Makassar,” ujar Ansar.
“Kami mendesak agar instansi berwenang seperti BPK melakukan audit terhadap KPU atas anggaran debat yang mencapai 600 juta rupiah itu,” tegas aktivis PMII ini.
Ansar mengingatkan, jika nantinya di kemudian hari ditemukan adanya penyalahgunaan dana oleh KPU, pihaknya tidak segan-segan akan menurunkan massa menggeruduk kantor KPU Pangkep guna meminta pertanggungjawaban.
Senada, aktivis anti korupsi Sulsel yang juga ketua Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak), Ashari Setiawan yang akrab disapa Kama Cappi, telah menyampaikan warning alias peringatan keras kepada dua KPU di Sulsel, salah satunya Pangkep, agar bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran serta bersikap netral dalam seluruh tahapan pilkada.
Sementara itu, ketua KPU Pangkep Burhan, membantah jika pihaknya dikatakan tidak transparan dalam pengelolaan dana. Burhan pun membantah jika pelaksanaan debat yang digelar pihaknya di Makassar merupakan pemborosan anggaran.
Menurutnya, penetapan lokasi debat kandidat di Makassar merupakan hasil rapat koordinasi dengan perwakilan kandidat. KPU, jelas Burhan, tetap meminta masukan para paslon sebelum mengambil keputusan.
“Hasil rakor bersama LO Paslon itu menetapkan lokasi debat kandidat di Makassar,” tegas Burhan.
(Hanif Dg Siga)
