PORTALMAKASSAR.COM – Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan (P2) Kota Makassar, dipercaya menjabat Plt Kepala Dinas P2.
Sumarni menggantikan Abd. Rahman Bando yang memilih pensiun dini untuk berkontestasi di Pilwali Makassar 2020.
Sumarni mengatakan, dirinya resmi mengemban jabatan baru itu per 3 Agustus 2020.
“Pak Rahman itu pensiun dini tanggal 1. Nah tanggal 2 itu kan hari Minggu. Kita dalam birokrat tidak boleh ada stagnan, jadi harus berlanjut. Langsung diisi,” ujar Sumarni saat ditemui di ruangannya, Selasa (11/8).
Dibawah komando Sumarni, DP2 Makassar akan fokus pada tiga program utama yang dicanangkan oleh Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Yaitu, kebersihan Pantai Losari, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali dan Rumah Potong Hewan (RPH).
“Tiga ini progam prioritas Pak Pj. Pertama itu kebersihan pantai Losari. Jadi saya setiap saat pemantauan. Pagi atau sore saya lihat di situ bagaimana kebersihannya. Dan memang ada juga yang saya tugaskan di sana untuk memonitoring kebersihan pantai itu,” bebernya.
Terkait TPI Rajawali, Sumarni menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan pihak UPTD TPI Rajawali agar pengelolaannya menjadi lebih higenis.
Dirinya pun tak terlalu memusingkan penarikan retribusi dari TPI itu. Menurutnya, kenyamanan penjual dan pembeli harus diutamakan.
“Jangan kita selalu berorientasi retribusi. Kita harus hadir di situ. Pemerintah harus hadir di situ. Kalau dia bagus, dengan sendirinya nanti itu mereka dengan rela menyerahkan retribusi itu tanpa ada lagi paksaan,” jelas Sumarni.
Sementara itu, terkait RPH, Sumarni menyebut bahwa RPH saat ini sedang dalam proses revitalisasi.
RPH yang dibangun di atas lahan 10 hektar ini didorong dengan konsep modern dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan.
“Ini kan nanti RPH modern, terintegrasi. Ada semua nanti di sana. Ada laboratoriumnya, ada pasar ternaknya. Yang higenis pasti. Pokoknya hasil produk yang ASUH, aman, sehat, utuh dan halal,” urainya.
Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai Rp19,5 miliar.
Rinciannya, Rp10 miliar dianggarkan oleh Pemprov Sulsel untuk bangunan, sementara Pemkot Makassar mengalokasikan Rp6 miliar untuk lahan, dan Rp3,5 miliar untuk peralatan.
