PORTALMAKASSAR.COM – Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat rapat bersama Senin kemarin. DPR menilai laporan surplus pangan yang disampaikan SYL berbeda dengan pernyataan Presiden yang menyebut ada situasi kronis di 17 provinsi.
“Presiden menyampaikan ada defisit pangan di 17 provinsi. Bahkan itu mengarah kronis. Ini berbeda dengan yang disampaikan Pak Menteri. Pak Menteri selalu bilang stok aman,” tukas anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat Muslim.
Ia mempertanyakan perbedaan data antara Presiden dan Mentan SYL. Menurut Muslim, penting untuk menyinkronkan data keduanya.
“Inikan hajat hidup orang banyak. Jadi kita perlu tahu data Pak Menteri soal stok aman itu bagaimana,” katanya.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Johan Rosihan juga mempertanyakan validitas data Mentan. Menurutnya, Mentan harus menjelaskan data surplus itu dari mana.
Agar bisa disandingkan data defisit versi Presiden Jokowi. Dari sini kata Johan akan tecermin kondisi yang sebenarnya.
“Karena ini tidak sinkron. Mentan bilang stok aman. Tapi Presiden bilang ada kekurangan pangan di 17 provinsi, 936 kecamatan yang masuk dalam rawan kronis pangan,” jelasnya.
Bahkan menurut Johan, 31 provinsi mengalami defisit.
Menjawab DPR, SYL menjelaskan, tak ada perbedaan data pangan antara Kementerian Pertanian dengan Jokowi. Keduanya merujuk pada data Badan Pusat Statistik.
“Tidak. Tidak ada perbedaan. Datanya satu dari BPS,” ucapnya.
Menurut SYL, yang disampaikan Presiden soal defisit pangan juga merupakan data BPS. Begitu juga data surplus yang disampaikan Kementan dari sumber yang sama.
Hanya saja keduanya punya asumsi. Yang pertama kata SYL, surplus pangan itu memang tidak merata di semua provinsi.
“Ada provinsi yang surplus. Ada juga yang defisit. Tapi kalau dikalkulasi produksi secara nasional kita surplus,” jelasnya.
Artinya, untuk daerah yang surplus yang merupakan sentra produksi pangan harus memasok ke daerah yang mengalami defisit.
“Nah di sinilah peran pemerintah melakukan distribusi. Jadi defisit itu bisa ditutupi dari sentra produksi,” jelas SYL.
SYL mengatakan, untuk tujuan ini memang butuh keterlibatan semua kementerian dan lembaga. Karena tidak mudah tanpa kerja sama antarkementerian.
“Jadi sekali lagi ini data tak ada perbedaan. Tidak mengada-ada,” imbuhnya.
