PORTALMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menarik tim yang diterjunkan untuk melakukan eksekusi terhadap gudang yang beroperasi di dalam kota pada Kamis (17/10) kemarin.
Hal itu dilakukan akibat adanya perlawanan dari pihak pengusaha ekspedisi yang gudangnya akan ditindaki.
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, M. Sabri menuturkan, pihaknya terpaksa menarik kembali timnya untuk menghindari terjadinya kericuhan, apalagi mendekati momen pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Melihat situasi dan kondisi, kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Maka tim kita tarik supaya menjaga kondusif keamanan yang ada di Makassar ini apalagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 20,” tutur Sabri, Jumat (18/10).
Kendati memperoleh perlawanan dengan jumlah massa yang cukup banyak, Sabri menegaskan pemerintah kota tidak akan gentar dan kendur dalam menegakkan aturan. Terlebih, legitimasi untuk melakukan penindakan telah diperoleh melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb.
“Kalau dihadang seperti itu silakan saja, nanti kita lihat apakah negara yang kalah dalam hal ini penegakan hukum,” terangnya.
“Wali kota bertandatangan cap Garuda itu perintah negara, maka kami bisa minta bantuan polisi, TNI, apalagi ada tim namanya di Forkopimda,” sambungnya lagi.
Secara bertahap, kata Sabri, gudang-gudang yang melanggar aturan itu semuanya akan ditindaki, dimulai dari gudang milik pengusaha ekspedisi yang memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
“Semuanya akan dilakukan secara bertahap, tapi untuk sementara ekspedisi dulu karena ekspedisi itulah yang paling dikeluhkan oleh masyarakat, bukan hanya pemerintah dan pengguna jalan tetapi masyarakat setempat. Masyarakat itu marah bahkan protes ke kantor camat bahkan demo karena rumahnya, pekarangan rumahnya, jalannya itu ditutup oleh truk-truk,” pungkas Sabri.
[Syamsi Nur Fadhila]
