PORTALMAKASSAR.COM – Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel menggelar lokakarya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Sipakatau Gedung Balai Kota Makassar, Rabu (23/10).
Lokakarya ini merupakan puncak dari hasil survey kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan FPMP di lapangan terkait pelayanan kesehatan, utamanya kesehatan reproduksi perempuan yang sudah tercover dan yang tidak tercover oleh BPJS.
Dalam kegiatan ini hadir pula pihak dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial selaku ujung tombak pendataan dan pelayanan kesehatan di Kota Makassar.
Kordinator Advokasi FPMP, Ita Karen menjelaskan, kegiatan ini memberi penguatan kepada komunitas naungan FPMP mengenai apa saja yang harus dilakukan jika ada kerabat yang sedang sakit namun tak bisa menjangkau layanan kesehatan akibat tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Kalau mereka mampu untuk membayar mandiri, kita arahkan, karena ini kan wajib. Ini menjadi salah satu sasaran pemerintah sementara kalau mereka tidak mampu, kita upayakan. Kami hadirkan Dinas Sosial supaya warga yang tidak mampu, (teman-teman) ini bisa jadi penyambung ke Dinas Sosial untuk mendaftarkan mereka,” ujar Ita, Rabu (23/10).
Ita berharap, tahun depan, 100 persen masyarakat Kota Makassar sudah ter-cover BPJS, mencontoh Kabupaten Maros yang 98 persen masyarakatnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS, sedangkan kota Makassar masih berada pada tataran 82 persen.
Masalah lainnya kata Ita, ialah data penduduk yang digunakan bukan data penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan melainkan data penduduk nasional, yang mana data penduduk nasional itu 200 ribu lebih banyak dari jumlah penduduk Kota Makassar saat ini.
“Makassar sendiri, kita berada di tataran 82 persen menurut Ibu Kadis, tapi menjadi persoalan juga karena data penduduk yang dipakai bukan BPS Sulsel tapi nasional. Berarti tidak akan pernah mencapai 90 persen. Mau dicarikan kemana itu 200 ribu?” tandas Ita.
[Syamsi Nur Fadhila]
