Connect with us

Posisi Danny Makin Berat Jelang Pilwalkot 2020

M. Ridha Rasyid Pengamat Politik dan Pemerintahan.

Opini

Posisi Danny Makin Berat Jelang Pilwalkot 2020

Catatan Ringan Menyikapi hasil Survey GSI

Oleh : M. Ridha Rasyid
Pengamat Politik dan Pemerintahan.

PORTALMAKASSAR.COM – Berangkat dari rilis hasil survey yang dilakukan oleh General Survey Indonesia beberapa waktu lalu, posisi Ramdhan Pomanto masih memuncaki hasil survey dengan perolehan 32, 4 %. Tetapi angka ini terus mengalani penurunan.

Sebelumnya, kita melihat posisi Danny sangat “menggembirakan dengan angka masih di atas 60%, suatu nilai fantastis. Betapa tidak, Danny yang baru saja lengser dari kursi Walikota Makassar, dengan raihan itu, menakjubkan.

Begitu pula survey di bulan agustus hingga oktober kemarin dikisaran 50%, namun memasuki buah Nopember kecenderungan menurun itu makin tajam. Kalau kita menyaksikan angka angka itu, sejak agustus hingga memasuki akhir bulan november terjadi penurunan sekitar 43%. Jika kita tilik diangka 60% ke 32,4%, menunjukkan kecenderungan itu.

Lalu apa penyebab sehingga terjadi degradasi nilai yang kurang baik Ini — kalau tidak bisa kita katakan angka yang amat tidak aman. Pertama, rentang waktu berakhirnya dia dari jabatan walikota Makassar, Mei 2019, tidak ada pergerakan signifikan yang dapat mempengaruhi opini warga, kedua, keberhasilan yang menjadi “barang jualan” dengan tagline jangan buat Makassar Mundur tidak mampu mempengaruhi masyarakat dan meyakini bahwa kalau bukan Danny pasti Makassar akan mengalami dan betul betul mundur, ketiga, dengan berbagai keputusan yang diambil satu tahun terakhir masa jabatannya, justru di batalkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Dalam Negeri, makin menjauhkan dari kendali jalan Amirullah ke Jl Ahmad Yani No 2 (Kantor Walikota Makassar) walaupun masih ada sejumlah pemangku jabatan yang “bertandang” ke jalan Amrullah, keempat, program dan kebijakan strategis yang pernah diambil berhenti sejak danny meninggalkan balaikota.

Pada saat yang sama, keberlanjutan program itu yang sejatinya sesuatu yang baik, namun tidak dapat diterjemahkan secara baik oleh orang orang kepercayaannya di jajaran kabinet pemerintahannya dahulu. Rata rata orang yang dekat dengannya hanya bergelut dengan upaya mempertahankan posisinya ketimbang bekerja optimal dan maksimal. Bahkan, saat ini masing masing berusaha “menyelematkan diri”, setelah membaca peta politik yang serba ketidak-pastian.

Meskipun ada anekdot yang berkembang disekelilingnya, “tungguma” tidak diyakini 100% akan betul betul terwujud. Keempat, kalau sekiranya Danny masih “layak jual” pastilah partai politik bergeming untuk segera membangun komunikasi politik, tetapi kelihatannya adem-ayem saja.

Antusiasme partai dalam interaksi politik, kurang greget, mungkin karena waktu penetapan calon masih relatif lama, sesuatu yang semestinya disegerakan kerja kerja politik itu direalisasikan, kelima, rt dan rw sebagai organisasi masyarakat terdepan dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat yang tadinya “dalam genggaman” danny, pun tidak bisa diharapkan akan efektif meraup suara.

Mungkin adagium ini masih berlaku dikalangan mereka” selagi anda berkuasa banyak asa melingkupi” tetapi ketika anda tidak berkuasa lagi, harapan itu perlahan sirna terpapar oleh kekuasaan kini untuk segera didekati, dan terakhir, keenam, sayap sayap relawan pun, yang tadinya sumpah setia berdiri tegap, mulai menunjukkan “kerapuhannya” oleh adanya kepentingan kelompok yang harus mereka kedepankan dan tersedianya “akses” yang lebih menjanjikan.

Faktor faktor tersebut di atas, tidaklah bisa dipandang sebelah mata, dengan berdalih bahwa lebih percaya survey internal. Alasan seperti ini “tidak layak” lagi sebagai dasar untuk kita berpendapat berbeda.

Betapa banyak contoh pilkada yang lebih mengandalkan survey internal yang kemudian berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Hakekatnya survey internal itu hanyalah untuk mendapatkan hasil yang seakan akan kita ber- “onani” . Apatalhalgi kalau terbuai dengan “manisnya” angka angka itu.

Cara berfikir bahwa hasil survey itu pesanan ataupun bukan, sesungguhnya itu merupakan referensi yang seyogyanya disikapi secara cerdas dan bijak. Saya orang yang sangat percaya terhadap sebuah hasil reseacch dengan sampel dan metode yang benar dan mumpuni, pastilah keilmiahan-nya dapat dijelaskan.

Menelisik lebih dalam hasil survey General Survey Indonesia, angka 32, 4% itu merupakan capaian yang sangat tidak aman. Kecenderungan untuk menurun lagi semakin terbuka.

Hasil survey dengan nilai dibawah 50% merupakan lampu kuning, jika tidak dikelola dengan dengan seksama, maka itu menjadi warning dalam memutuskan maju atau tidak. Daripada harus membuang energi dan dana besar, maka keputusan terbaik yang tidak merugikan adalah menyatakan ” saya memberikan kesempatan kepada kandidat lain yang lebih memiliki potensi membangun Makassar lebih maju”.

Selain itu, kecenderungan penurunan yang menukik, secara rasional bisa dimaknakan bahwa ada sesuatu yang tidak “berkenan” di hati para pemilih. Terlebih lagi bahwa di Kota besar dan maju seperti Makassar inklusifitas itu menjadi bagian yang mewarnai pemilih.

Kita tidak bisa lagi terpaku bahwa pemilih tradisional, konvensional menjadi sasaran tembak yang masih dominan. Masyarakat pemilih yang plural dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang mumpuni lebih banyak mengandalkan pertimbangan rasional, walaupun juga ada pertimbangan transaksional adalah hal yang tidak dapat dinafikan.

Kandidat lainnya, misalnya Appi dan deng Ical yang relatif konsisten kenaikannya, artinya perlahan tapi pasti memperlihatkan bahwa ada kerja kerja politik yang mereka lakukan secara terukur, selain tentu saja, belum memiliki celah yang dapat dijadikan penilaian baik-buruknya.

Dengan angka 25% dan 14, 3%, deskripsi pekerjaan politik yang sudah mereka lakukan secara benar. Kalau mereka konsisten dengan “safari politik” lebih cerdas dan sistematis, bukan tidak mungkin, dalam beberapa bulan mendatang, justru bisa melewati posisi Danny.

Juga dengan kandidat lainnya, yang menurut hasil survey ini masih di bawah 5%, tetapi kita tahu bahwa Irman YL, bukanlah petarung kacangan. Pada kontestasi pilwalkot lima tahun lalu, dengan hanya bekerja kurang dari tiga bulan, dia bisa merangsek ke urutan kedua perolehan suranya, dengan faktor masih berkuasanya sang kakak yang juga maestro politik lokal dan kekuasaan yang dimiliki.

Faktor SYL dan juga IAS, masih mendominasi perpolitikan di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu satu dekade lalu. Peran kedua tokoh ini masih ada, tetapi tidak sebesar satu dasawarsa lalu, tetapi paling tidak masih berpengaruh, terlebih SYL yang sekarang menjadi Menteri. Kita tahu, jabatan politik menteri sedikit banyak sudah tidak sama ketika masih menjadi penguasa wilayah, bisa saja masih “bergigi”.

Sukriansyah S Latief, selain dikenal mantan petinggi koran berpengaruh di daerah ini, juga dengan kedudukannya sekarang sebagai staf khusus wakil presiden, salah satu jabatan prestisius, tidaklah dapat diremehkan.

Kita tahu bahwa media sebagai pilar demokrasi, punya pengaruh dan akses komunikasi yang mudah mempengaruhi opini publik. Bahwa Sukriansyah bukanlah politisi tulen, tetapi kalau dia mampu memenej timnya dengan konsep yang mengikuti era milenial, bukan tidak mungkin, dia menjadi alternatif pilihan oleh rakyat.

Asumsi di atas, tentu akan disertai serentetan penjelasan akurat untuk menguatkannya. Berbagai pandangan dan prediksi politik yang ada, paling tidak ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh semua kandidat, pertama, bahwa Makassar ini punya ciri politik yang sangat tidak lazim, bahwa tidak ada paradigma yang memungkinkan keterpilihan hanya karena pernah punya modal sosial.

Kecuali Patompo dan ilham, di era “pra demokrasi’ yang bisa memimpin Makassar sampai dua kali, selebihnya harus tunduk kepada sistem yang berlaku saat itu. Sekarang lebih keras lagi penajaman permainan politik yang liar dan sulit ditentukan arahnya akan ke mana. Kandidat atau bakal calon tidak sekedar “coba coba” , terlalu besar resikonya untuk hanya sekedar memenuhi hajat besar berkuasa atau kembali berkuasa, kedua, partai politik dan seluruh elemen politik yang tersedia membutuhkan cost politic yang tidak kecil, dengan menafikan money politic sebagai suatu yang seharusnya “diharamkan”, perlu “digelontorkan”. Betapa tidak, pemilihan langsung, di mana pun dibelahan bumi ini, membutuhkan biaya politik.

Omong kosong kalau ada pihak yang mengatakan bahwa itu relatif. Atau mungkin relatif besar?

Bukankah teori realtivitas menyebutkan bahwa ketika pergerakan politik itu makin luas, tekanan juga besar, maka percepatan memperoleh hasil merupakan akumulasi keduanya. Dan, keduanya itu adalah beban. Beban itu identik biaya dalam perspektif politik “ala Indonesia”

Catatan ringan Ini mungkin tidak penting bagi seorang Danny Pomanto yang punya pemikiran canggih dan njlimet, tetapi paling tidak sebagai orang yang pernah bersentuhan cukup lama, jauh sebelum jadi walikota, bersama Pak Ias sering bertandang ke kantornya di Jalan Lantoi dg Pasewang, bisa menjadi pertimbangan dan minimal difikirkan.

Prevalensi dan dinamika politik yang tidak bisa berhalusinasi atau mengkhayalkan bakal menang, menjadi sesuatu yang harus dihindari. Pada pemilihan legislatif lalu telah membuktikan bahwa pengaruh Danny nyaris terdeviasi jauh di banding dengan kekuatan lain di luar pemerintahan, juga SYL yang merupakan pemain tangguh dalam percaturan politik lokal, akhirnya harus mengakui bahwa kekuasaan itu sangatlah penting untuk mendukung hajat politik dan kekuasaan yang lebih besar, meskipun SYL terhampiri oleh sebuah keberuntungan poltik koalisional, menempatkan dirinya dalam tampuk kekuasaan departemental.

Tetapi, semuanya akan dibuktikan pada Bulan September 2020 mendatang. Kita tunggu saja.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Opini

To Top