PORTALMAKASSAR.COM – penyesuaian tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang naik sebesar 100 persen, diprediksi berdampak pada banyaknya peserta mandiri yang memilih turun kelas dan meningkatnya jumlah peserta PBI atau Penerima Bantuan Iuran.
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb memastikan Pemerintah Kota Makassar tak akan mengurangi jumlah kuota PBI.
“Tidak boleh kita kurangi itu. Mau naik BPJS, penerima bantuan iuran tidak bisa kita kurangi selama itu memenuhi syarat,” tegas Iqbal, Jumat (8/11).
Iqbal menjelaskan, peserta PBI merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga anggaran untuk pembiayaan PBI tidak dapat dikategorikan sebagai beban pemerintah. Bahkan kata dia, jika diperlukan, insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikurangi untuk menutup kekurangan pembiayaan PBI.
“Itu tanggung jawab pemerintah dan itu bukan beban, itu tanggung jawab bagi pemerintah. Kalau perlu insentifnya ASN pemerintah kota dikurangin untuk membayar itu ya kan karena itu tanggung jawab pemerintah,” terangnya.
Olehnya itu, ia mengatakan pemerintah kota akan rutin melakukan pendataan untuk memastikan bahwa anggota PBI benar-benar merupakan masyarakat tidak mampu.
“Setiap tahun kita akan data ulang, tapi tidak ada pengurangan yang ada adalah yang sudah tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Adapun nominal penyesuaian tarifnya yakni, Kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan, Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan, dan KelasIII dari Rp
25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.
Sementara itu bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikenakan tarif iuran sebesar Rp23 ribu per bulan, naik menjadi Rp42 ribu per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah.
Syamsi Nur Fadhila
