PDAM

OPINI: PSBB; Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Polisi Melawan Covid-19

Penulis: Dr Sakka Pati SH MH
Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum dan Humaniora.

PORTALMAKASSAR.COM – Pandemi Covid-19 sudah melanda lebih dari 200 negara, termasuk di Indonesia, korban pun terus meningkat, dari hari ke hari. Hal ini tentunya tidak dapat dipandang remeh, karena dalam rentang waktu cukup singkat angka penduduk yang terpapar semakin meluas.

Baca Juga

Bahkan tingkat kematian di Indoesia cukup tinggi dari tingkat kematian rata-rata di dunia akibat Covid-19 ini. Oleh sebab itu, sangat diperlukan berbagai kebijakan dari pemerintah yang tepat dan efektif untuk menekan angka penyebaran di Indonesia.

Apalagi dampak pendemi ini bukan hanya terhadap kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, melainkan berdampak besar pula di berbagai aspek kehidupan. Sejarah mencatat pandemi dapat membuat gejolak politik selain menciptakan kematian.

Karena, seperti dikatakan Profesor Emeritus Bidang Sejarah Pengobatan Universitas Yale Frank M. Snowden dalam wawancaranya dengan The New Yorker, pandemi akan memengaruhi stabilitas struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang bisa berimbas pada gejolak politik.

Melihat dampak dari pandemi ini yang cukup rentan dan berbahaya, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dipatuhi demi memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan ini mulai diberlakukan pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai konsep yang diusung oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu konsep dimana pemerintah memberikan pembatasan terhadap kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Adapun bentuk implementasinya paling sedikit meliputi:
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Ketiga pembatasan tersebut harus dilakukan dengan tetap memerhatikan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, kelangsungan ibadah, dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Meski demikian, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah berhasil tanpa kepatuhan dari masyarakat itu sendiri.

Pasca diberlakukannya PSBB, masih banyak masyarakat yang berkumpul, nongkrong, bahkan memanfaatkan kondisi ini untuk liburan keluarga, padahal serangan Covid-19 tengah membayang-bayangi.

Melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama fase terserang Covid-19 ini sangat kurang, maka sebenarnya yang perlu menjadi perhatian adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dalam mematuhi kewajibannya untuk taat dan patuh pada setiap kebijakan yang dikeluarkan, karena sejatinya kebijakan dikeluarkan demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diambil atas pertimbangan yang matang dan berdasarkan situasi saat ini. Covid-19 bukanlah wabah yang dapat dipandang remeh, bahkan Negara-negara maju di belahan dunia ini juga kewalahan menghadapinya, demikian juga bangsa Indonesia.

Mengingat covid -19 adalah virus yang masih baru dan masih proses penelitian untuk lebih mengetahui secara mendalam wabah ini, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.
Harus dipahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan, tujuannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia sebagai wujud kehadiran Negara dalam membantu sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945.

Kebijakan yang diambil pemerintah harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat, juga harus didukung oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki tugas memelihara keamanan, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan tersebut sejak beberapa waktu lalu telah dilakukan dengan keluarnya Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19. Isi Maklumat ini senada dengan kebijakan PSBB, salah satu poin dalam Maklumat tersebut adalah larangan untuk mengadakan kegiatan sosial yang dapat menyebabkan kerumunan orang di tempat umum maupun lingkungan sendiri.

Implementasi PSBB ini membutuhkan peran seerta polisi dalam penegakan aturan untuk memutus penyebaran Covid-19. Polisi yang promoter pasti akan menjadi bagian penting dalam terlaksananya PSBB.

Namun kita tidak akan menemukan polisi seperti polisi India yang viral di media, dengan cara memukul pantat masyarakat dan menghalau dengan kasar, tetapi berdasarkan Maklumat Kapolri disebutkan “Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dialami bangsa Indonesia saat ini seyogyanyan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sejatinya persatuan dan soliditas bangsa merupakan satu-satunya cara mengatasi pandemi Covid-19 ini. Seluruh Rakyat Indonesia harus bersatu dan bersinergi mematuhi himbauan dan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia agar bangsa ini segera terbebas dari Covid -19.

PDAM
ADVERTISEMENT

Berita Utama

Next Post
ADVERTISEMENT

Rekomendasi

Advertorial

Aksi TNI Yang Tidak Pernah Menyerah Terus Kebut Pengerjaan Jalan

PORTALMAKASSAR.COM, ACEHBARAT - Satgas TMMD ke-108 Serma Very bersama dengan anggota dari Satgas Batalyon mengawasi serta mengarahkan operator alat berat ...

Gas Pol, Tim Satgas TMDD Abar Tak Kenal Libur untuk Warga

PORTALMAKASSAR.COM, ACEHBARAT - Tancap Gas Terus, lupakan yang lain, bahasa itulah yang selalu membuat semangat tim Satgas TMMD Reguler ke-108 ...

TNI Rela Panggul Semen, Sukseskan (TMMD) Reguler-108 Kodim 0105/Abar

PORTALMAKASSAR.COM, ACEH BARAT - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 108 Kodim ...

Opini

Cek Fakta