PORTALMAKASSAR.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo hadir pada Rakornis Penataan Kewenangan Desa Bagi Kementerian/Lembaga Pemprov, Kabupaten, Pemerintahan Desa (Pemdes) di Hotel Aryaduta, Selasa (5/3/2019).
Selain itu, turut hadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemdes Aferi S Fudail.
Ashari menjelaskan, Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai ibu kota, yang terdiri dari 21 kabupaten, 3 kota, 285 kecamatan dan 3.047 desa dan kelurahan. Diharap mampu menjadi pusat ekonomi dan perdagangan bagi Indonesia.
“Sejak dahulu pertautan budaya, sejarah dan letak geografis menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi dan perdagangan yang dominan di Indonesia Bagian Timur, yang didukung dengan berbagai aktivitas lainnya,” kata Ashari.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kewenangan desa.
Pertama, kemandirian desa tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting untuk melihat relasi desa dengan sistem pemerintahan di atasnya atau supra desa.
“Olehnya itu perlu dipikirkan kewenangan desa yang senantiasa dapat menumbuh-kembangkan prakarsa kemandirian desa, bukan kewenangan yang justru menghilangkan, melumpuhkan kemandirian desa tersebut,” sebutnya.
Tak hanya itu, perspektif desa sebagai wilayah yang mengenyampingkan batas-batas administratif desa sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
“Kewenangan desa harus dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara terukur dan berkesinambungan, dengan harapan terwujudnya produksi wilayah yang dipersyaratkan oleh pasar,” harapnya.
ALFIANDIS
