Connect with us

Penuhi Syarat Kemenkum HAM, Partai Gelora Sulsel Rampungkan Verifikasi Berkas

Partai

Penuhi Syarat Kemenkum HAM, Partai Gelora Sulsel Rampungkan Verifikasi Berkas

PORTALMAKASSAR.COM – Sebanyak 24 pengurus Kab/Kota Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gelora Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan verifikasi berkas.

Tahapan verifikasi berkas merupakan salah satu syarat dari Kemenkum HAM yang harus di penuhi oleh setiap Partai Politik baru, dan semua telah dituangkan dalam Undang Undang.

“Alhamdulillah 100% DPD itu sudah menyatakan kepengurusan sudah siap semua melalui verifikasi. Target kita itu verifikasi walaupun syaratnya 75%, kita akan ikutkan 100% untuk seluruh DPD di Sulawesi Selatan. Kita optimis Sulsel bisa melewati verifikasi Kemenkum HAM, kata Sekertaris Umum DPW Partai Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil, di Hotel Dalton, Jl.Perintis Kemerdekaan, Rabu (4/12) siang tadi.

Selain itu, syarat lainnya adalah bahwa akta notaris yang diserahkan haru memuat AD dan ART. AD sendiri merupakan anggaran dasar, sedangkan ART merupakan anggaran rumah tangga.

Kedua komponen tersebut wajib ada karena berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi atau partai politik. Selain itu, pembentukan partai politik juga wajib menyertakan daftar kepengurusan tingkat nasional.

Tak hanya itu saja, tujuan dibentuknya partai politik memang tidak hanya semata-mata menjadi suatu sarana dalam penyampaian aspirasi rakyat saja, tetapi juga terdapat beberapa tujuan penting lainnya.

Beberapa tujuan partai politik tersebut diantaranya adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan mewujudkan demokrasi Pancasila.

Sejumlah persyaratan lainnya juga harus dipenuhi, seperti persyaratan untuk pengurus dikecamatan sebesar 50%, dan untuk wilayah Makassar sendiri, ia mengakui bahwa sudah terbentuk sepenuhnya di 15 Kecamatan.

“Dan saya kira DPD sudah mempersiapkan dengan baik. Hari ini berkas DPD kita minta dihadirkan dan semua Dpd menyatakan siap menunggu keputusan kemenkumham. Kan ini verifikasinya bertingkat. Mulai dari pusat. Kemudian wilayah, kab/kota dan kecamatan,” jelasnya.

Muh Ervin Saputra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Partai

To Top