Connect with us

Kapitalis Tambang Untung, Rakyat Buntung

hqdefault

Portal User

Kapitalis Tambang Untung, Rakyat Buntung

PORTALMAKASSAR.COM – Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Konawe Utara (Konut), Konawe dan Kolaka Timur sejak beberapa pekan lalu, membuat sejumlah kalangan bereaksi menelurkan argumentasi dan penilaian soal sebab akibat bencana air bah itu.

Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara (Sultra). Direktur Eksekutif (DE) WALHI Sultra, Saharuddin mengutarakan penyebab utama banjir di Konut karena daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak mampu lagi menerima limpahan air yang banyak.

Ditambah lagi pemerintah tidak melakukan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi bencana.

WALHI mencatat, sejak 2001 sampai 2017, kemudian disusul 2007 sampai 2013 izin tambang banyak keluar, sehingga kawasan hutan di Bumi Oheo itu kehilangan 384 hektar tutupan pohon, atau setara 8,6 persen setiap tahunnya karena pembukaan lahan.

Kata Saharuddin, hutan di Konut itu sudah hampir habis. Ini hanya salah satu contoh bencana yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang dan pengabaian terhadap dampak pada lingkungan sekitar.

Melihat semakin meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang tanggap menangani masalah tersebut dan memahami akar masalah penyebab bencana ini terjadi.

Bencana banjir di Sultra bukanlah bencana banjir biasa, namun bencana tersebut lebih banyak disebabkan oleh semakin liarnya penambang di wilayah tersebut tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.

Sejumlah perusahaan swasta yang melakukan pertambangan melakukan penggundulan hutan yang menjadi pemicu banjir bandang di wilayah tersebut.

Perusahaan Tambang Bertanggungjawab

Sejumlah perusahaan tambang nikel diantaranya PT. Elit Kharisma Utara yang berlokasi di Langgikima dan Lasolo. PT Nusantara Konawe Nikel berlokasi di Langgikima dan Lasolo. PT. Cipta Jaya Surya berlokasi Morole. PT. Masemmpo Dalle di wilayah konut. Dan masih banyak perusahaan nikel lainnya yang seharusnya bertanggungjawab atas banjir bandang yang menimpa Konut dan sekitarnya.

Melihat banyak sejumlah perusahaan swasta yang menguasai pertambangan khususnya di wilayah Sutra menunjukkan Sumber Daya Alam di negeri ini tidaklah sepenuhnya dikelolah oleh pemerintah.

Tetapi menyerahkan pengelolahannya kepada pihak swasta. Artinya pihak swastalah pemegang modal atau saham dari setiap pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Ini hanya satu wilayah  yaitu Sultra.

Lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya?

Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA)  telah membuat para perusahaan swasta membidik tambang-tambang berharga di negeri ini diantaranya tambang nikel, emas, batu bara, gas alam cair, minyak bumi, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

Para kapitalis lokal dan asing pemilik perusahaan tambang tersebut sudah menguasai sebagian besar saham/modal yang tentunya keuntungan terbesar akan mereka peroleh dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh negara.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (corporate based management) harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (state based management) dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola negara untuk diberikan hasilnya kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadist riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal.

Dalam hadis tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat,

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum.

Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki oleh pribadi saja, maka benda tersebut termasuk milik umum. Namun, meski termasuk ke dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya.

Oleh karena itu, benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya, pembagian ini meskipun  esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (collective property), seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya.

Maka semua itu masuk dalam kategori kepemilikan umum dimana negaralah yang menjamin semua itu bisa dinikmati oleh rakyat secara cuma-cuma bukan menarik bayaran dalam pengelolaannya.

Sistem Khilafah Islam telah mengatur jenis-jenis kepemilikan baik kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Maka semua sumber daya alam wajib dikelolah langsung oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Berbeda dalam sistem kapitalis saat ini dimana seluruh kekayaan alam dikuasi oleh para pemilik modal (kapital) bukan negara.

Negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ekonomi para kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis kita mengenal prinsip kebebasan kepemilikan atau kebebasan ekonomi, dan prinsip inilah yang saat ini diterapkan di negari-negeri kaum muslimin untuk mengeruk kekeyaan alam di negeri tersebut. Kebebasan yang diserahkan kepada para pemilik modal.

Siapa yang bermodal dialah yang menguasa lahan tambang tersebut. Sistem kapitalis prinsipnya telah mengabaikan peran negara dalam pengaturan ekonomi. Semua diserahkan kepada pihak swasta baik lokal maupun asing.

Lalu dimana keuntungan negara? Hanya dari hasil pajak dari setiap perusahaan. Jika demikian bagaimana mungkin perekonomian negeri ini bisa meningkat jika hanya mengandalkan pajak-pajak yang ada.

Sementara ujung-ujungnya hasil tambang tersebut tetap harus dibeli dengan harga yang cukup mahal oleh negara. Kita harus membeli barang milik kita sendiri dari tangan pihak swasta. Disinilah kejamnya Sistem Ekonomi Kapitalis.

Umat Islam harus menyadari bahwa mereka sedang berada dalam penguasaan ekonomi kapitalisme yang betul-betul sangat mengancam kekuatan ekonomi mereka bukan sekedar dibidang ekonomi tapi dampak negatif lingkungan seperti banjir, tanah longsor sebagai efek dari kerakusan ekonomi mereka sudah dirasakan.

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada sistem Islam dan meninggalkan sistem kapitalisme sekuler saat ini yang hanya mengantarkan pada keterpurukan nyata.

Wallahu’alam.

More in Portal User

To Top