Connect with us

Kesehatan Mahal, Buah Negara dengan Sistem Sekuler

Telaah-Biaya-Kesehatan

Portal User

Kesehatan Mahal, Buah Negara dengan Sistem Sekuler

Oleh :

Nurasia, S.Pd. (Aktivis Muslimah)

PORTALMAKASSAR.COM – Headline berita yang mendominasi beberapa pekan terakhir adalah terkait kenaikan harga di berbagai sektor yang seolah berlomba mencapai yang tertinggi. Masih teringat jelas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).

Selanjutnya pemungutan pajak yang sudah menjalar hingga ke pedagang nasi bungkus dan empek-empek. Bidang pendidikan terkait uang kuliah tunggal (UKT) juga melambung tinggi sehingga muncul argumen “orang miskin dilarang kuliah”.

Sekarang yang tidak mau ketinggalan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga ikut dinaikkan oleh pemerintah dan kembali muncul pernyataan “orang miskin dilarang sakit”. Sungguh miris, seolah kita berada dalam sebuah arena perlombaan dan pemenangnya adalah yang paling banyak mendapatkan uang dari rakyat.

Versi Pejabat Negara, Wajar Kesehatan Mahal

Berbagai argumen dikeluarkan tokoh negara untuk menaikkan iuran BPJS, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Selain menaikkan iuran, pemerintah akan berjanji turut membenahi manajemen di tubuh BPJS Kesehatan. Dengan kenaikkan itu, Moeldoko tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan (CNN Indonesia, 04/09/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil.

Menurutnya, pemerintah masih menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 150 juta orang yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat sekitar 96 juta dan PBI Pemerintah daerah sekitar 37 juta serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa.

Namun demikian, ia mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian sehingga masyarakat mampu juga harus ikut membantu (CNN Indonesia, 09/09/2019).

Kesehatan Mahal Dampak Buruknya Pelayanan Negara

Sejak awal kemunculan BPJS Kesehatan sudah menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Bagaimana tidak, sepak terjangnya banyak menorehkan kisah pilu. Mulai dari indikasi terjadi fraud atau kecurangan karena over klaim pada sistem layanan BPJS Kesehatan secara menyeluruh, potensi tekor yang dialami sebesar Rp 28 triliun. Berbagai keluhan baik dari pihak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibayar, maupun pihak rumah sakit karena tunggakan pihak BPJS Kesehatan. Sekarang yang terhangat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%.

Kesehatan merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah, sehingga sudah sepatutnya segala penyediaan layanan kesehatan diurusi oleh pemerintah ataupun pejabat negara. Kabar kenaikan iuran BPJS Kesehatan banyak membuat rakyat mengeluh, terlebih rakyat kalangan menengah ke bawah.

Hal ini semestinya memberikan tamparan keras bagi pemerintah dan intropeksi diri terkait kinerja mereka. Namun miris, nyatanya pejabat negara justru mengeluarkan pernyataan bahwa kesehatan itu mahal seolah tidak menunjukkan rasa empatinya sedikitpun terhadap penderitaan rakyat.

Rakyat yang seharusnya menerima pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah, justru harus ikut menanggung biaya mahal bahkan setelah itu mereka tidak mendapatkan yang pelayanan yang layak, seolah pemerintah berlepas tangan dari tanggungjawabnya.

Hal demikian mudah saja terjadi hari ini, karena kita sedang berada dalam sistem sekuler yang tidak menempatkan agama sebagai landasan dalam bertindak dan berargumen terlebih dalam mengurusi negara. Pemisahan kehidupan dengan agama mengakibatkan lahirnya para pejabat negara yang berakhlak buruk dan tidak memiliki empati pada penderitaan rakyat serta mudah lepas tanggung jawab.

Jaminan hak pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat sesungguhnya berada pada negara. Baik itu masyarakat miskin ataupun kaya, tidak boleh ada perbedaan di dalamnya. Sebagai warga negara mereka tentu memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal jaminan kesehatan.

Jaminan kesehatan yang kemudian hanya diperuntukkan bagi yang membayar menunjukkan buruknya pelayanan dan riayah negara kepada rakyatnya. Tidak semua yang membayar setiap bulannya lantas mendapat pelayanan yang sesuai. Bahkan untuk mengurangi pengeluaran BPJS Kesehatan, penyakit yang ditangani pun telah dibatasi.

Ini semakin mengindikasikan bahwa sesungguhnya yang ingin didapatkan hanyalah keuntungan dari rakyat. Mahalanya biaya kesehatan dampak dari riayah negara yang buruk dan hal ini wajar terjadi dalam sistem kapitalis yang kental nuansa neoliberal.

Jaminan Kesehatan Pemerintah dalam Islam

Menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi dari permasalahn yang terjadi. Lantas bagaimana dengan rakyat yang tidak mampu membayar tagihan BPJS Kesehatan? Ditambah persoalan kehidupan lain yang belum terselesaikan. Apakah kita harus membenarkan bahwa orang miskin dilarang sakit? Semestinya kita menyadari bahwa jaminan kesehatan hanya ilusi yang berujung pada pembayaran asuransi sebab dalam sistem sekuler kapitalis tidak ada istilah makan siang gratis.

Sejatinya, manusia dan kehidupan diciptakan lengkap dengan pedomannya. Jadi, kita tidak perlu pusing ingin menerapkan sistem yang seperti apa agar problematika kehidupan bisa terselesaikan secara menyeluruh termasuk wilayah kesehatan. Allah telah menyediakan sistem yang benar-benar mampu menjamin terpenuhinya hak kesehatan rakyat secara menyeluruh. Tanpa memandang apakah dia kaya atau miskin karena semua sama dan memiliki hak yang sama.

Dalam Islam, negara berfungsi meriayah dan menjaga, salah satunya menjamin kesehatan  dengan murah bahkan gratis. Sehingga rakyat tidak perlu memutar otak untuk memikirkan biaya mahal kesehatan. Jaminan kesehatan ini sudah dibuktikan selama berabad-abad dalam pengaturan kehidupan berlandaskan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bissawab

Continue Reading
You may also like...

More in Portal User

To Top