Connect with us

Mega Proyek O.B.O.R : Penjajahan Gaya Baru China

8508A6C5-4186-4220-9A1B-FC30ABA1749A

Portal User

Mega Proyek O.B.O.R : Penjajahan Gaya Baru China

PORTALMAKASSAR.COM – Wacana tentang OBOR (One Belt One Road) kembali menyeruak setelah dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI) beberapa waktu yang lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai perwakilan Indonesia  meneken proyek perdana skala besar dari inisiatif OBOR  pada bulan April 2019 lalu.

OBOR ditargetkan menghabiskan dana US$ 4,4 triliun (Rp 62,7 ribu triliun) yang terbagi dalam berbagai proyek infrastruktur di 65 negara. Adapun dana dari Tiongkok akan dikucurkan dari tiga institusi utama, yaitu Export-Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank dan the Silk Road Fund.

Perlu diketahui bahwa  keikutsertaan Indonesia dalam proyek OBOR ini telah diteken sejak tahun 2017. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR di Beijing di tahun yang sama, Indonesia akan menerima investasi dari negara Tirai Bambu tersebut demi mendukung beberapa proyek infrastruktur.

Tapi kali ini proyek OBOR bukan lagi lintas negara Asia tetapi  sudah mencakup lintas benua. Sungguh sebuah mega proyek jangka panjang.
Tujuan mega proyek OBOR kali  ini adalah membangun jalur perdagangan ekonomi yang lebih luas. Cina berambisi untuk melebarkan sayap perdagangannya di wilayah Eropa, Asia dan Afrika.

Sehingga negara-negara yang dilalui oleh jalur ini otomatis akan melakukan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan dan jalan-jalan utama.
Keberadaan proyek OBOR ini menimbulkan berbagai macam kontroversi salah satunya terkait adanya ketakutan akan terjadinya perangkap utang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi.  Mereka menilai proyek OBOR setidaknya ada tiga kerugian yang akan dirasakan oleh Indonesia jika proyek tersebut tetap dilanjutkan diantaranya:

Pertama, negara-negara mitra termasuk Indonesia  akan terperangkap dalam jebakan utang ke Cina. Meski Indonesia menandatangani perjanjian dalam skema business to business,  bukan tak mungkin pemerintah akan memberikan jaminan terhadap swasta.

Kerugian kedua yang disoroti Walhi dengan adanya perjanjian ini adalah pemerintah menjadi tidak peka terhadap lingkungan hidup dan iklim.
Menurut catatan WALHI, dari 28 Proyek senilai Rp 1,296 triliun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, masih ada proyek-proyek listrik energi kotor batubara.

Dari proyek yang ditawarkan Indonesia, Walhi mencatat 42 persen di antaranya merupakan proyek kotor batubara yang tidak ramah lingkungan.

Kerugian ketiga, proyek-proyek besar yang ditawarkan Indonesia untuk kesepakatan pendanaan BRI berpotensi korupsi yang akan merugikan negara.

Jika melihat kerugian tersebut harusnya Indonesia mampu menolak untuk terlibat dalam proyek ini sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Malaysia dengan pertimbangan tidak ingin terlibat utang luar negeri yang akan menggadaikan negeri mereka.

Penjajahan Ekonomi dan Politik

Proyek OBOR Cina sejatinya merupakan bagian dari penjajajan ekonomi dan politik Cina kepada negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia sebagai salah satu mitra dalam proyek ini telah mendapat bantuan dana (baca:utang) dalam melaksanakan mega proyek ini.

Meski terdapat perjanjian business to business antar kedua belah pihak(Indonesia-Cina) namun realitanya Indonesia sudah terperangkap utang trilyunan rupiah dan untuk melunasinya butuh waktu sekitar 20-30 tahun.

Dan jika Indonesia tidak mampu membayar utang tersebut secara otomatis Indonesia akan kembali menggadaikan sejumlah sektor-sektor swasta yang dimilikinya termasuk BUMN. Dan bukan tidak mungkin untuk Indonesia bisa tergadaikan jika tidak mampu melunasi jeratan-jeratan utang dari proyek ini.

Selain penjajahan ekonomi, Indonesia telah dilemahkan kedaulatannya dibidang politik. Dengan adanya jeratan-jeratan utang dari Cina secara tidak langsung akan mendikte kebijakan-kebijakan politik Indonesia kedepan yang akan menguntungkan negara Cina.

Sebelum proyek OBOR kita bisa melihat kebijakan-kebijakan politik sudah di intervensi oleh pihak Cina diantaranya kebijakan impor bahan pangan dari negara Cina yang seluas-luasnya, termasuk didalamnya impor tenaga kerja Cina ke Indonesia.
Alhasil terjadi PHK besar-besaran atas tenaga kerja lokal yang sangat merugikan tenaga kerja kita.

Mencontoh Sistem Ekonomi Khilafah

Prinsip dasar Khilafah dalam bekerjasama dengan negara lain adalah tidak memberikan jalan masuk bagi asing untuk menguasai kaum muslimin dan bertujuan semata-mata demi kemaslahatan warga negara Khilafah.

Khilafah sebagai negara independen, menjalankan sistem perekonomian mandiri sesuai Islam dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam dan merugikan negara.

Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari sumber pemasukan negara Khilafah diantaranya;  fa’i dan kharaj, kepemilikan umum dan kepemilikan negara berupa SDA, dan  zakat.

Sumber-sumber pemasukan ini bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kemaslahatan warga negara tanpa harus memungut pajak sebagaimana dalam sistem ekonomi Kapitalis saat ini yang menjadikan pajak sebagai sumber APBN sampai 70%.

Abdul Qadim Zallum dalam buku  Sistem Keuangan Negara Khilafah mengemukakan, bahwa kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw, “ Manusia berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput dan api.”(HR.Abu Daud).

Sehingga dengan demikian negara Khilafah tidak lagi membutuhkan kerjasama-kerjasama antar negara kafir untuk mengelola sistem ekonominya karena hanya akan mengantarkan pada kerugian nyata.

Maka jika pemimpin suatu negara berkemauan kuat untuk mengelola sumberdaya alam secara mandiri (tidak bermental terjajah) tentu sistem ini akan akan terlaksana dengan baik. Dan bukan malah menyerahkannya pengelolaannya kepada negara lain dengan kontrak-kontrak kerjasama yang merugikan negara.

Dengan demikian agar Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan asing, Indonesia harus keluar dari sistem ekonomi global yang kapitalistik. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dan berdaulat sehingga kebijakan-kebijakan Indonesia tidak lagi berbasis pada kesepakatan internasional.

Indonesia akan tidak mudah ditekan dan didikte. Sebagai negeri muslim terbesar, Indonesia dapat mengulang sejarah kegemilangan perekonomian Islam dengan menerapkan Syari’at Islam melalui institusi Khilafah.

More in Portal User

To Top