Connect with us

Menggenjot Pendapatan Negara Lewat Pajak, Bukti Rezim Neoliberal Anti Rakyat & Tak Berdaya Mengelola Negara

images

Portal User

Menggenjot Pendapatan Negara Lewat Pajak, Bukti Rezim Neoliberal Anti Rakyat & Tak Berdaya Mengelola Negara

PORTALUSER – Negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ternyata menggenjot pendapatan negara lewat pajak. Rakyat dipaksa secara halus melalui slogan Orang Bijak Taat Pajak. Demi mendorong kesadaran wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai cara, termasuk mengeluarkan tagline bayar pajak semudah isi pulsa, jadi Dikjen Pajak bekerjasama dengan tokopedia untuk mempermudah pembayaran pajak (detikfinance.com, 02/08/2019).

Bukan hanya itu, saat ini pemerintah memaksakan dan seolah sebagai pemeras yang akan melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk mencari harta milik rakyatnya dan menekankan pajak pada mereka. Dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan wajib pajak bahwa mereka tak bisa lagi menghindarkan diri dari kewajibannya. Ditjen Pajak kini bisa mengendus harta sekalipun disembunyikan. Jadi anda mau pindah nggak jadi ke bank tapi kalau ke insurance ya tetap akan dilaporin. Kalau mau ya gali aja sumur di belakang rumah taruh duitnya disitu. Oh masih ada yang seperti itu? nanti saya pakai drone cari di situ, tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu (Detikfinance.com, 02/08/2019).

Ditambah adanya rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun kedepan, yaitu reformasi administrasi perpajakan, reformasi perpajakan dengan merampingkan sistem perpajakan, memperluas basis pajak yang sudah berlaku, dan kebijakan meningkatkan tarif pajak yang sebelumnya perlu dilakukan menghapus subsidi BBM, meghapus pembebasan PPN dan menurunkan batas PPN sebelum menaikkan tarif PPN (Kontan.co.id, 04/08/19)

Rezim Neoliberal, Rakyat sebagai Objek Pemerasan

Sungguh ironis, diera neoliberalisme ini harta milik pribadi umat malah disasar untuk keuntungan mereka. Bagaimana tidak, diera saat ini pendapatan utaman negara adalah pajak sedangkan hasil pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dapat  digunakan sebagai pemasukan negara malah dihidangkan untuk para korporasi. Rakyat telah menderita dengan berbagai macam kebijakan. Petani terpaksa menelan pil pahit karena jatuhnya harga pasar disebabkan impor bahan pangan, tenaga kerja lokal tersingkirkan dengan adanya impor tenaga kerja asing dan kekayaan alam habis terkuras tanpa rakyat merasakan manfaatnya. Dan sekarang negara menyasar seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan mewajibkan pajak atas segala transaksi, mulai dari pajak bangunan, tanah, motor, mobil, kantong plastik, materai, nasi bungkus, pempek dan sebagainya, mereka mengeruk apa yang bisa dikeruk tanpa pandang bulu, baik kaya ataupun miskin. Mungkin bagi orang kaya hal ini mudah saja, tetapi bagaimana masyarakat yang berada digaris kemiskinan? memenuhi kebutuhan pokoknya saja sulit ditambah dengan mereka harus membayar pajak. Hal ini jelas mendzalimi semua masyarakat, mereka akan dibayang-bayangi kewajiban pajak dan akan mendapat sanksi jika tidak membayarnya.

Inilah yang bisa dilakukan negara untuk menambal kekurangan, jika tidak dengan utang, maka jual aset dan merestrukturisasi pajak selalu menjadi pilihan. Tanpa negara sadari, bahwa semua itu hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat. Rakyat hanya menjadi objek pemerasan oleh penguasa neoliberalis yang memang tidak berperan sebagai pengurus rakyat. Sepanjang negara ini menerapkan sistem kapitalis neoliberal maka dapat dipastikan negara tidak dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tetapi akan tergadai dan kehilangan fungsi sebagai pengurus dan penjaga rakyat.

Aturan Islam Tentang Pajak

Didalam Islam sumber pendapatan utama negara bukanlah pajak seperti halnya di rezim neoliberal. Harta kekayaan milik pribadi umat tidak disasar untuk keuntungan negara. Sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat dalam negara khilafah sepenuhnya dari baitul mal. Terdapat dua sumber pendapatan baitul mal yang dapat digunakan dalam membiayai pendidikan, yaitu (1) Pos fai dan kharaj (yang merupakan kepemilikan negara) yang terdiri dari ghanimah (harta rampasan perang), jizyah dan dharibah. (2) Pos kepemilikan umum, seperti tambang, gas, hutan, laut dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan), negara memanfaatkan kekayaan alam sebagai sumber pemasukan utama, bukan sebagai santapan para korporasi. Negara tidak akan menjadikan utang dan pajak sebagai item pendapatan negara.

Adapun pajak dalam Islam hanya dapat diambil ketika kas negara benar-benar mengalami defisit, tetapi negara tidak akan serta merta mengambil pajak sebagai pilihan. Negara akan memetakan kebutuhan mana yang sangat urgen dan belum begitu urgen untuk dipenuhi. Pajak hanya dipungut ketika kas negara kosong dan tidak ada lagi sumber lain yang bisa diandalkan. Pemungutan pajakpun hanya diberlakukan untuk orang-orang kaya saja tidak, boleh diberlakukan untuk orang miskin. Sebagamana sabda Rasulullah SAW Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan. Hal ini berasal dari sabda Rasulullah SAW : Sebaik-baik shadaqah adalah yang berasal dari orang-orang kaya (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Pajak di dalam Islam hanya bersifat sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, hanya pada saat tertentu saja yaitu ketika negara dalam keadaan genting, jika kas negara sudah terisi lagi maka pajak akan dihentikan. Selain itu, jumlah pajak yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saja pada waktu itu.

Jadi pajak hanya menjadi pilihan terakhir dan tidak dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi saat ini. Dengan begitu rakyat tidak akan merasakan kezaliman. Bahkan pajak akan dipandang sebagai kontribusi warga negara yang kelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan. Begitu indah ketika Islam dijadikan pijakan dalam mengatur setiap urusan umat, bagaimana tidak?, aturan dalam Islam dibuat oleh Sang Maha Pencipta yang Maha mengetahui segala urusan hamba-Nya.

More in Portal User

To Top