Connect with us

Pajak : Sejahterahkan atau Sengsarakan Rakyat?

tax2

Portal User

Pajak : Sejahterahkan atau Sengsarakan Rakyat?

PORTALUSER – Bak ayam yang mati di atas lumbung padi, begitulah peribahasa yang tepat menggambarkan kondisi Indonesia. Tidak hanya memiliki kebudayaan megah rupa namun kekayaan alam yang meruah pula.  Semua terhempas sirna dimakan oleh rakusnya kebijakan yang kini meraja di tanah ibu pertiwi. Alam meruah Indonesia diharapkan sebagai penunjang sesuap nasi para penduduk negeri, malah menjadi ajang kekuasaan para elit.

 Tidak kalah mencengangkan kini, para cendekia elit milik negeri sendiri berfikir keras dengan kebijakan yang tidak bijaknya, lagi-lagi untuk mencekik rakyat. Usai menerapkan pajak untuk nasi bungkus pada beberapa rumah makan yang sudah dipasangi e-tax, kini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengawasi warung-warung pempek. Tiap pembelian paket pempek, baik makan di tempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen (gelora.co.id, & Juli 2019). Empek-empek yang menjadi  favorit masyarakat kini mulai diminati oleh para pemangku kebijakan negeri untuk meraih keuntungan.

 Menurut Sulaiman, untuk pembelian pempek yang dipaket atau dibungkus akan dikenakan pajak. Sebab pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal. Diketahui, saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terus memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di rumah makan di Palembang. Ke depannya, jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan surat peringatan (SP) pertama. BPPD tak segan-segan untuk mencabut izin dan sudah menyiapkan alat segel untuk menyegel tempat yang tak memungut pajak.

 Disusul dengan optimisme usulan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai cukai plastik yang segera diterapkan di tahun ini. Dikutip dari CNBN Indonesia, (2/7/2019) bahwa dewan Komisi XI akan melalukan pendalaman dan optimis untuk menerapkan cukai plastik tahun ini. Sebagai informasi, Pemerintah mengusulkan tarif cukai plastik sebesar Rp30.000 per kilogram dan Rp200 per lembar. Setelah dikenakan cukai maka nantinya harga jual kantong plastik menjadi Rp450-Rp500 per lembar.

 Setelah Empek-empek dan cukai kresek menjadi ajang mencari keuntungan para elit, sebagai tambahan menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi satu tarif sebesar Rp 10.000. Tarif ini mengalami kenaikan dari tarif bea materai saat ini yang maksimal Rp 6.000. Sri Mulyani menjelaskan, usulan peningkatakan dan perubahan tarif bea materai ini dengan beberapa pertimbangan (cnbnindonesia.com, 5/7/2019).

 Kapitalisme yang semakin menunjukkan jati dirinya seolah tidak mengenal mana yang haq dan batil untuk meraih hegemoninya. Di mana asasnya adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya adalah hal yang lumrah dalam kapitalisme. Wajar negara Indonesia menekankan pajak bagi rakyatnya hingga keseluruh jenjang tanpa pandang bulu. Pajak dijadikan alat untuk menambal kekuasaan rezim yang gagal memfasilitasi rakyat sendiri. Gagal mengelola sumberdaya alam yang bisa menjadi salah satu pemasukan besar negara, malah diserahkan pada individu dan swasta. Dalam kapitalisme tidak salah sumberdaya alam menjadi keuntungan individu. Selagi masih ada cara, mengapa tidak? Sehingga tampak kebijakan yang diambil tidak pro rakyat mulai dari utang Indonesia yang digunakan untuk infrastruktur. Pembangunan jalan tol menggunakan tarif yang sasarannya bukan untuk mempermudah rakyat kelas bawah. Kebijakan-kebijakan tersebut malah mengarah kepada upaya penguatan kekuasaan dan lebih memberikan kemudahan kepada pihak korporasi atau pemodal.

 Kapitalisme dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai kacamata dunia namun menjadi kacamata Indonesia yang di mana sebagian besar penduduknya mayoritas Islam. Sistem demokrasi dengan tegas tidak melibatkan agama sebagai pengatur kehidupan, sebab asasnya sekularisme. Tentu saja, pemegang kekuasaan tertinggi adalah para pemilik modal di mana manusia yang mengambil alih  peran pembuat kebijakan untuk mengatur kehidupan. Sehingga, negara perlahan-lahan berlepas diri yang seharusnya menjadi fasilitas untuk rakyatnya kehilangan fungsi utama, sebagai lembaga kepengurusan kehidupan manusia bermasyarakat agar manusia bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

 Dalam perjalanan peradaban Barat, demokrasi yang tidak mampu melahirkan kesejahteraan dan kemuliaan hidup umat manusia bahkan pada negara penganut demokrasi itu sendiri. Justru krisis kemanusiaan lah yang lahir dari penerapan demokrasi. Demokrasi yang lahir dari rahim ideologi Kapitalisme – sekularisme telah mengabaikan hak-hak rakyat dan menggantinya dengan menomorsatukan kepentingan korporasi. Sedangkan negara dalam pandangan islam yaitu sebagai pelayan bagi rakyat. Fungsinya sebagai pelayan, mengelola apa yang dimiliki negara untuk kepentingan bersama bukan diberikan dengan mudah kepada individu dan swasta. Dalam Islam, negara berperan sebagai fasilitas bagi rakyat untuk mengenyam pendidikan tinggi, mendapatkan pelayanan kesehatan, jalan umum, air bersih, listrik, BBM. Sebab pajak/cukai diharamkan dalam islam sebagaimana hadist “Tidak masuk surga orang yang menarik maksun-cukai/pajak-” (HR Ahmad dan dishahihkan oleh az-Zain dan al-Hakim).

Selain itu, Islam juga mempunyai seperangkat sistem aturan yang sempurna terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sehingga memungkinkan rakyat untuk bisa menikmati hasilnya. Islam mengutamakan pengelolaan SDA oleh negara, bukan oleh individu, swasta, apalagi asing. Namun peraturan ini tentu tidak akan dapat terwujud dalam negara yang di dalamnya telah mengakar sistem perekonomian liberal ala kapitalisme. Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kaum muslim dalam segala hal, telah menunjukkan metode khas untuk menerapkan sistem perekonomian Islam yakni melalui jalan penerapan sistem Islam secara menyeluruh melalui institusi negara. Untuk itu, diperlukan upaya yang massif dan konsisten untuk mengembalikan sistem aturan Islam yang akan membawa kebaikan bagi seluruh alam.

Sumber Gambar : https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20181212/10/869075/pengusaha-minta-ditjen-pajak-tak-pandang-bulu-dalam-penegakan-hukum

More in Portal User

To Top