PORTALMAKASSAR.COM – Wahana Lingkungn Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyatakan telah merampungkan kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng.
Dengan hasil kajian ini, WALHI menagih janji Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) untuk berdialog dengan nelayan dan masyarakat di Pulau Kodingareng.
Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi mengungkapkan, kajian yang dilakukan oleh pihaknya selama ini ditujukan untuk menjawab tantangan Gubernur dan menunjukan ke publik bagaimana aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan benar-benar memberi dampak serius bagi masyarakat, terutama perempuan di Pulau Kodingareng.
“Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis,” ungkap Riadi, Jumat (18/9).
Lebih lanjut, Riadi menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi.
Dalam dokumen tersebut, pihaknya banyak melihat dampak-dampak yang terjadi namun tidak dipaparkan di dalam dokumen lingkungan tersebut.
Selain itu, kata dia, hasil kajian lain yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi tambang (Jatam) dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia terkait perizinan, juga perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Pasalnya, selama ini hanya nelayan yang disoroti bahkan sampai dikriminalisasi. Riadi berharap penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.
“Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum,” kunci Riadi.
