PORTALMAKASSAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP), Lissa Rumi Utari (LRS) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan sejak September 2020.
Dalam proses penyidikan ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu PRK selaku Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016 dan MUM yang merupakan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015.
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri dalam rilisnya mengatakan, tersangka LSR diduga melakukan kesepakatan bersama PRK dan MUM untuk merekayasa pengadaan satelit.
Selain itu tersangka LRS juga diduga menerima bayaran penuh tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan dan barang-barang yang disuplay harganya pun telah di mark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang di tentukan.
“Dalam proyek ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179.122.622.806,” ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Selasa (26/01).
Atas perbuatannya, LRS disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, kata Ali Fikri, LRS ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021 di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan.
“Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1,” jelasnya.
Sekadar diketahui, pengadaan citra satelit sangat penting di sebuah negara untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia.
Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah.
“Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Ali Fikri.
Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana. Lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air malah rusak akibat pertambangan dan permukiman.
“Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga meminimalisir bencana alam,” pungkasnya.
