PORTALMAKASSAR.COM – Sejumlah saksi Partai Golkar menyatakan walk out dan meninggalkan ruang pleno rekapitulasi perolehan suara Pileg 2019 yang digelar KPU Sulsel di Hotel Harper, Makassar, Jumat (17/5/2019).
Selain Golkar, aksi walk out juga dilakukan beberapa partai lainnya. Aksi walk out ini sebagai bentuk kekecewaan saksi atas putusan sidang Bawaslu Sulsel yang meminta penelusuran data DAA1 yang ada di kotak suara.
Sebelumnya, muncul kisruh perolehan suara di TPS dengan hasil rekap yang diumumkan KPU Sulsel saat pleno berlangsung. Sejumlah saksi keberatan dan mengajukan protes. Bahkan mengadu ke Bawaslu Sulsel.
Masalah muncul saat sidang marathon yang digelar Bawaslu Sulsel ini dinilai tidak melibatkan beberapa saksi partai yang terkait atau sebagai pelapor termasuk Partai Golkar.
“Logikanya sidang Bawaslu bersama KPU harus menghadirkan Pihak Partai Golkar, tetapi ini malah bawaslu bersidang sendiri tanpa melibatkan saksi Partai Golkar sebagai pihak pelapor. Ini aneh dan lucu,” protes Juru Bicara Partai Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai (MRP).
Menurut MRP, karena merasa tak dihargai tanpa dilibatkan dalam sidang itu, dia bersama saksi Golkar dan partai lainnya keberatan lalu meninggalkan pleno sebagai penolakan atas putusan sidang tersebut.
“Kami pasti tolak sidang dan pleno itu karena kami dirugikan dan tidak dihargai. Sidang ini berlangsung sepihak dan tidak melibatkan kita. Bukan hanya Golkar, beberapa partai lain juga walk out karena tidak sepakat dengan hasil sidang,” tandas MRP yang juga saksi Partai Golkar.
MRP menyatakan, pihaknya sebagai salah satu pihak peserta pemilu dan konsisten hadir dalam proses rekapitulasi yang sudah berlangsung berhari-hari, seharusnya dihargai dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan penyelenggara dan pengawas pemilu.
Dia menambahkan, apapun hasil sidang itu, selalu berkaitan dengan kepentingan partai sebagai pihak peserta pemilu. Sehingga, peran partai politik jangan diabaikan.
“Harus dipahami bahwa setiap keputusan baik sebelum dan sesudah pemilu ini sangat sensitif. Karena salah sedikit menimbulkan kekisruhan. Karena itu, kami sangat berharap agar penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ini harus bekerja sesuai koridor yang ada,” pungkasnya.
(RED/RL)
